165 Rumah Makan tak Layak Sehat

berbagi di:
Foto saat petugas mengecek langsung dapur RM Sari Bundo Kupang yang viral beberapa waktu lalu karena menghidangkan makanan berulat

Foto saat petugas mengecek langsung dapur RM Sari Bundo Kupang yang viral beberapa waktu lalu karena menghidangkan makanan berulat.

 

 

Data Dinas Kesehatan Kota Kupang menyebutkan dari total 649 rumah makan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur 183 di antaranya sudah berstatus legal, 301 lainnya masih dalam proses perpanjangan sertifikat layak sehat, dan 165 belum mengantongi sertifikat layak sehat. Padahal, sertifikat tersebut merupakan persyaratan utama untuk mengurus surat izin usaha.

Dari total 649 rumah makan di Kota Kupang, 183 di antaranya sudah berstatus legal, 301 lainnya masih dalam proses perpanjangan sertifikat layak sehat, dan 165 belum mengantongi sertifikat layak sehat.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Kupang, Rudy Priyanto kepada VN, menjelaskan, surat izin usaha tidak dapat diterbitkan oleh DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Kupang apabila pemohon tidak memiliki sertifikat layak sehat. Sertifikat layak sehat itu sendiri berlaku selama tiga tahun.

“Untuk rumah makan, semua ijin yang ada, seperti izin usaha, baru bisa keluar kalau sudah melalui hasil pemeriksaan untuk keluarnya sertifikat layak sehat. Jadi syarat kesehatan ini harus didahulukan karena sudah menjadi syarat utama untuk izin-izin yang lain. Kalau tidak ada artinya ilegal,” jelas dia.

Data yang diberikan Rudy kepada VN di ruangan Bidang Penyehatan Lingkungan dan Program Kesehatan Dinkes Kota pada akhir pekan kemarin, tidak hanya soal status rumah makan tapi juga dengan legalitas usaha lainnya seperti catering dan IMRT (Industri Makanan Rumah Tangga).

Untuk usaha catering, jelasnya, sebanyak dua dari 70 usaha catering di Kota Kupang yang tidak memiliki sertifikat layak sehat. Kedua usaha catering itu masing-masing terdapat di wilayah kerja Puskesmas Penfui dan Puskesmas Bakunase.

Sementara IMRT, Dinas Kesehatan Kota mencatat ada 11 IMRT yang tak mempunyai sertifikat layak sehat dimana yang terbanyak juga ada dalam wilayah kerja Puskesmas Bakunase sebanyak 6 IMRT.

Dia menjelaskan IMRT bisa berupa usaha kuliner pinggir jalan seperti gorengan dan jenis makanan lainnya.
Sedangkan untuk usaha rumah makan, berdasarkan data tersebut, jumlah rumah makan tanpa sertifikat layak sehat yang tertinggi terdapat pada wilayah kerja Puskesmas Oebobo dengan jumlah 50 rumah makan.

Bila diteliti, jumlah usaha rumah makan yang menjadi tanggung jawab pengawasan Puskesmas Oebobo ada sebanyak 112 rumah makan dan merupakan jumlah terbesar kedua setelah Puskesmas Oesapa yang mengawasi sebanyak 134 rumah makan. Namun, jumlah rumah makan ilegal di wilayah Puskesmas Oesapa ternyata lebih sedikit yakni tinggal 19 rumah makan yang belum memiliki sertifikat layak sehat.

Meskipun demikian Rudy menyebutkan bahwa pihaknya, melalui sebelas puskemas terkait, tetap melakukan pemeriksaan dan pendekatan terhadap semua usaha kuliner yang ada tanpa pandang bulu, entah jenis usaha tersebut telah memiliki sertifikat layak sehat ataupun belum.

“Justru tempat usaha yang tidak punya sertifikat layak sehat tetap kita datangi, beri pembimbingan, karena dengan demikian tetap ada pembenahan kesehatan,” cetusnya.

Ia mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan agar seluruh rumah makan baik yang legal dan ilegal tetap dapat diawasi oleh pihaknya sementara para pelaku usaha didorong untuk melengkapi dokumen-dokumen kelayakan dan legalitas usaha. Namun memang dalam prakteknya di lapangan, seperti diakui Rudy, seringkali terkendala oleh pelaku usaha yang kerap menutup diri dari tim sanitarian puskemas yang datang memeriksa kondisi tempat usaha mereka.

Hal tersebut pun pernah dilakukan oleh Rumah Makan Sari Bundo di Jalan Jenderal Sudirman yang berada dalam lingkup kerja Puskesmas Bakunase. Rumah makan Padang itu ditutup aparat pada Rabu lalu karena kedapatan menyajikan ayam goreng berisi belatung kepada pelanggan. Pemiliknya sendiri, seperti dikatakan Rudy, seringkali menolak tim sanitarian dari Puskesmas Bakunase yang datang melakukan pemeriksaan.

Ia menyebut langkah pendekatan sudah dilakukan oleh pihaknya selama ini bukan dengan maksud untuk mematikan ekonomi masyarakat Kota Kupang tapi justru mendorong agar ekonomi masyarakat tumbuh di bawah payung hukum yang jelas. Ia menegaskan, legalitas ini pun sebenarnya akan memberikan keuntungan bagi para pengusaha seperti perlindungan dan pembinaan keterampilan dari Dinas Kesehatan Kota Kupang.

“Sebenarnya sertifikat layak sehat ini memberikan keuntungan bagi para pemilik usaha. Karena mereka dapat melakukan konsultasi dengan leluasa soal kesehatan dan mendapatkan pelatihan untuk karyawan-karyawannya dari kami. Kami selalu adakan pelatihan itu kepada para karyawan dan nantinya mereka juga diberikan Sertifikat Pelatihan Penjamah Makanan,” ungkapnya.

Untuk ke depannya, sebut Rudy, Dinkes Kota tidak akan segan-segan lagi mengambil tindakan tegas bersama pihak terkait bila para pelaku usaha tidak memiliki sertifikat layak sehat. Tindakan dimaksud bisa saja serupa penutupan seperti yang dialami Rumah Makan Sari Bundo.

“Layak sehat itu memang sebagai kontrolnya karena itu yang kita awasi. Kalau ada kekurangan atau istilahnya itu, persyaratan dalam pengolahan makanan itu kurang baik, maka kita akan berikan rekomendasi untuk perbaikan,” kata dia.

Dia menambahkan pemerikaan terhadap seluruh jenis usaha kuliner dilakukan setiap 6 bulan sekali oleh tim sanitarian dari puskemas. Pengawasan atau inspeksi itu meliputi pemeriksaan tempat pengolahan produk yakni dapur, pembuangan limbah dan sanitasi, dan kualitas penyimpanan produk kulinert.

“Mulai dari dapur, saluran limbah dan termasuk tempat penyimpanan makanan, ini supaya kita pastikan bahwa dari bahan sampai jadi produk terjaga kesehatannya,” tutupnya.

Pelaksana Karian (Plh) Kasat Pol PP Kota Kupang, Antoni Kia saat dikonfirmasi VN, mengatakan bahwa berkaitan dengan ditemukannya belatung dalam daging ayam di RM Sari Bundo maka pihaknya hari itu juga langsung turun di lapangan bersama Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, pemerintah Kecamatan Kota Raja dan Kelurahan Nunleu untuk melakukan penutupan sementara sesuai instruksi Wakil Wali Kota Kupang.

Dia mengatakan Satpol PP memiliki SOP dalam menegakkan perda. Pihaknya hanya sebatas menertibkan tetapi yang mengurus izin dan sebagainya adalah dinas teknis seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

“Kita hanya tertibkan saja, yang urus izin adalah dinas teknis dan setiap kali penertiban maupun pengawasan kita harus selalu bersama dinas teknis, biar koordinasi jalan di lapangan,” pungkasnya. (mg-06/mg-10/R-2)