183 orang ASN di NTT bakal Dipecat

berbagi di:
Mendagri Tjahjo Kumolo

10 Besar ASN Terlibat Tipikor

1. Sumatera Utara 298 orang
2. Jawa Barat 193 orang
3. Riau 190 orang
4. NTT 183 orang
5. Papua 146 orang
6. Lampung 97 orang
7. Aceh 89 orang
8. Sumatera Barat 84 orang
9. Jawa Timur 80 orang
10. Banten 70 orang

Sumber: Kemendagri 2018

 

 

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masuk lima besar pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara (PNS atau ASN) yang sedang menjadi terpidana korupsi. Dalam data yang dirilis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebanyak 183 ASN di NTT terlibat korupsi. Artinya, NTT menempati posisi keempat dari 34 provinsi di Indonesia. (lihat grafis)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo segera melakukan pemecatan terhadap 183 orang ASN di Provinsi NTT yang terbukti melakukan korupsi. Ke-183 orang tersebut terdiri dari 5 orang ASN Pemprov dan 178 orang ASN Pemkab (kabupaten/kota).

Tjahjo menyebutkan 2.357 ASN yang terbukti korupsi dan putusannya inkrah harus segera diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat, paling lama pada akhir tahun ini.

Awalnya, Tjahjo menindaklanjuti pertemuan di KPK dengan menerbitkan surat edaran nomor 180/6867/SJ yang intinya memberhentikan dengan tidak hormat PNS yang terbukti korupsi dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kemudian hal tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Tjahjo dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.

“Pelaksanaan Keputusan Bersama ini diselesaikan paling lama bulan Desember 2018,” ucap Tjahjo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (13/9).

Pemecatan itu menurut Tjahjo harus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing wilayah. Bila tidak, maka akan ada sanksi.

“Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” ucap Tjahjo.

Penandatanganan SKB itu merupakan tindak lanjut dari pembahasan yang dilakukan ketiganya di KPK. Saat itu disebutkan ada 2.357 PNS korup yang vonisnya telah berkekuatan hukum tetap tetapi masih aktif dan menerima gaji.

Sedangkan untuk saat ini, jumlah PNS korup yang vonisnya sudah inkrah belum dihitung lagi. Bima Haria mengaku ada pengurangan dan penambahan dari jumlah yang sebelumnya sudah disebutkan di KPK.

“Ini sementara sudah berkurang, ada beberapa kabupaten atau kota yang secara proaktif langsung melakukan pemberhentian, sudah ada yang masuk (datanya) tapi belum kami hitung. Tapi ada juga yang bertambah kalau misalnya ada tambahan-tambahan dari Kumham (Kementerian Hukum dan HAM), karena sampai saat ini masih banyak putusan yang belum inkrah, masih banding,” kata Bima di tempat yang sama.

 

KPK Apresiasi
Terpisah, juru bicara KPK Febri Diansyah menegaskan bahwa KPK mengapresiasi penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait penegakan hukum terhadap ASN yang melakukan tindak pidana korupsi.

“Kami apresiasi penerbitan Surat Edaran Mendagri tersebut yang secara paralel seharusnya dipatuhi oleh para Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian,” katanya.

Febri menyatakan penerbitan Surat Edaran itu juga menegaskan dicabutnya Surat Mendagri tertanggal 29 Oktober 2012 yang dipandang masih memberikan ruang ASN yang terbukti melakukan korupsi tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

“Kepala daerah mestinya mematuhi aturan yang berlaku dan penegasan di Surat Edaran tersebut agar segera memberhentikan ASN yang telah divonis bersalah melakukan korupsi,” ucap Febri.

Terdapat tiga poin dalam Surat Edaran Mendagri tersebut. Pertama, bahwa tindak pidana korupsi merupakan “extra ordinary crime” dengan demikian korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi yang melakukannya khususnya dalam hal ini Aparatus Sipil Negara, untuk memberikan efek jera.

Kedua, memberhentikan dengan tidak hormat Aparatur Sipil Negara yang
melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, dengan terbitnya Surat Edaran ini, Surat Edaran Nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Surat Edaran itu ditandatangani oleh Mendagri Tjahjo Kumolo dengan tembusan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara mencatat terdapat 2.357 PNS aktif telah menjadi terpidana perkara korupsi. 2.357 data PNS itu pun telah diblokir BKN untuk mencegah potensi kerugian negara. (mtvn/mi/C-1)