25 Oktober Ranperda Perampingan OPD Diserahkan ke DPRD

berbagi di:
25 Oktober Ranperda Perampingan OPD Diserahkan ke DPRD

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT Benediktus Polo Maing

 

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT Benediktus Polo Maing memastikan perampingan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT akan segera diproses akhir bulan ini. Pihaknya mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk mengimplementasikan kebijakan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL).

“Kita sedang persiapkan dokumennya, dan kita akan serahkan ke DPRD NTT pada sidang paripurna 25 Oktober mendatang,” ungkap Sekda Ben Polo Maing kepada wartawan usai rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTT, Kamis (18/10) kemarin.

Ia menegaskan Ranperda perampingan struktur OPD akan diusulkan bersamaan dengan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Perampingan OPD pasti akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT ini.

Polo Maing menjelaskan, struktur pemerintahan Pemprov saat ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Struktur Pemerintahan Daerah. “Tapi bukan berarti karena OPD-OPD yang dibentuk tidak dapat diubah. Pak Gubernur menilai struktur yang ada perlu dirampingkan dan itu segera diproses dengan tetap mengacu pada peraturan yang ada,” jelasnya.

Tentang sejumlah pejabat yang bakal kehilangan jabatannya, dia menegaskan bahwa hal itu sudah menjadi konsekuensi dari perampingan struktur.

“Itu konsekuensi dari perampingan, jadi pasti ada yang kehilangan jabatannya,” tandas mantan Asisten III Setda NTT itu.

Terkait informasi 13 OPD yang bakal dilikuidasi, Polo Maing mengaku belum mengantongi data tersebut. “Kalau soal itu (13 OPD) datanya saya tidak pegang, jadi saya tidak komentar. Jangan sampai saya komentar lalu terkesan bertentangan dengan Pak Gubernur,” ucapnya.

Untuk diketahui, Duet Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wagub Josef A Nae Soi akan menggabungkan (merger) belasan OPD karena memiliki tugas dan fungsi yang sama.

Merger tersebut merupakan bagian dari perampingan struktur organisasi untuk mewujudkan prinsip hemat struktur dan kaya fungsi, serta restrukturisasi program dari saat ini 130 program menjadi 39 program dalam kurun waktu 2019-2023.

Dengan demikian, dari 49 OPD di Pemprov NTT, akan berkurang menjadi 36 sehingga belanja publik ditargetkan akan meningkat menjadi 71 % pada 2019 dari saat ini 65 %. Selain itu ditargetkan terjadi peningkatan APBD dari Rp 4,7 triliun pada 2018 menjadi Rp 10,042 trilun dalam lima tahun mendatang.

OPD yang akan dimerger itu antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian digabung menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan lain sebagainya.
Reformasi Birokrasi
Terpisah, Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi (JNS) dalam sambutannya pada acara Bimbingan Teknik Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, di Hotel Ima, Kupang, kemarin, menegaskan, penataan birokrasi dilakukan untuk mewujudkan mesin birokrasi yang handal demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi, berintegritas, netral dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,” tegas Wagub JNS.

Dia menekankan pentingnya integritas dalam pelaksanaan pelayanan publik. “Kita dituntut memiliki tiga komponen dalam memberikan pelayanan publik yaitu knowledge, skill dan yang terpenting adalah atittude yang berintegritas,” katanya.

Wagub JNS mengingatkan bahwa integritas ASN sangat diperlukan dalam melayani masyarakat. Secara sederhana, integritas yang dimaksud adalah bebas dari segala bentuk penyimpangan.

“Integritas adalah keutuhan sikap, tutur dan perilaku. Sebagai aparatur sipil negara, kita semua dituntut untuk bebas dari korupsi,” tegas JNS.

Ketua Panitia Bimtek, Magdalena Leo dalam laporannya mengatakan bahwa Bimtek tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ASN dalam menyusun dokumen Road Map Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dan melaksanakan penilaian secara mandiri.

Bimtek dilaksanakan selama dua hari, 18-19 Oktober 2018. Pesertanya 80 ASN/pejabat dari OPD-OPD yang merupakan tim Reformasi Birokasi di lingkup Pemprov NTT.

Hadir pula sebagai peserta, ASN dari unit kerja yang menangani organisasi dan inspektorat di 19 kabupaten/kota se-NTT. Tiga kabupaten tidak mengutus perwakilannya, yakni Manggarai, Sikka dan Kabupaten Malaka. (mg-02/mg-01/D-1)