berbagi di:
Inilah suasana rapat rapat kerja teknis penangganan pelanggaran Pemilu 2019 yang digelar Bawaslu SBD di aula Sinar Tambolaka, Kamis (6/12). FOto: Frengky Keban/VN

Inilah suasana rapat rapat kerja teknis penangganan pelanggaran Pemilu 2019 yang digelar Bawaslu SBD di aula Sinar Tambolaka, Kamis (6/12). FOto: Frengky Keban/VN

 
Frengky Keban

Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), NTT Nikodemus Kaleka menyebut Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih akan jadi persoalan utama dalam pelanggaran Pemilu di tahun 2019. Oleh karena itu, pihaknya meminta Panwascam untuk serius dalam melakukan pencermatan.

Ketua Bawaslu SBD Nikodemus Kaleka saat membuka kegiatan rapat kerja teknis penangganan pelanggaran Pemilu 2019 di aula Sinar Tambolaka, Kamis (6/12) mengatakan semua tahapan Pemilu rawan dan krusial, sehingga baginya proses itu sangat menentukan hasil akhir. Namun, ia akui saat ini DPT adalah salah satu yang masih terus jadi masalah penting. Hal ini berkaca pada Pilkada kemarin yang didalamnya masih banyak ditemukan DPT ganda bahkan masih banyak masyarakat yang tidak tercover dalam DPT.

“Potensi DPT masih sangat besar terjadi kembali. Kita harus kerja keras supaya masyarakat bisa punya hak pilih. Agar jangan lagi kehilangan hak pilihnya seperti yang terjadi kali lalu. Kita harus cermati betul DPT itu apakah ada masyarakat yang belum tercover dalam DPT ataupun yang sudah tidak ada tapi masih tercover ini yang kita finalkan datanya,” katanya.

Finalisasi data itu, katanya harus bukan semata kerja Bawaslu tapi juga harus jadi kerja bersama antar pihak terkait baik itu KPU, Dispendukcapil dan partai politik. Hal ini demi menjaga Pemilu tetap bersih, jujur dan bermartabat sekaligus meredam pelbagai persoalan seperti terjadi di Pilkada kemarin, sehingga DPT tidak lagi disebut daftar persoalan tetap.

“Di ujung tahapan DPT selalu jadi masalah. Itu yang kita harus hindari tiap ada penyelenggaraan Pemilu masalah yang sama saja kita hadapi yakni DPT itu. Nah ini yang sedang kita upayakan dengan komitmen agar tidak terulang lagi. Ruang itu masih ada untuk kita perbaiki. Ini bukan soal pengawasan yang lemah. Kita sudah lakukan pengawasan secara maksimal,” katanya.

Selain DPT persoalan lain yang ditemukan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak partai politik ataupun calon legislasi yang berkampanye tanpa adanya Surat Tanda Pemberitahuan (STP).

Bahkan pihaknya baru mengetahui adanya kegiatan tersebut melalui media sosial. Hal ini tambahnya akan memberikan kesan buruk bagi Bawaslu nanti jika tidak diperbaiki.

“Untuk saat ini kami lagi mengupayakan agar semua PPL di desa untuk mengidentifikasi semua caleg yang ada. Ini kan syarat dan harus diikuti. Bahwa banyak yang belum paham kita mau bagaimana lagi. Tentu kita berharap partai politik bisa mainkan perannya dengan menyampaikan informasi ini ke caleg,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Mutak Malo dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan rapat teknis yang digelar dimaksudkan untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya pelanggaran yang sering terjadi dalam pelaksanaan Pemilu.

“Tujuan dari kegiatan ini memberikan penguatan dan pembekalan kepada pihak Panwascam untuk dapat mengawasi pelaksanaan Pemilu 2019, sehingga bisa menghasilkan pemilu yang bersih, jujur, dan demokratis,” tegasnya.

Sementara itu, salah satu Panwaslu Kecamatan Kota Tambolaka Yosi Bessu kepada media ini mengaku gembira karena diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan seperti ini. Baginya kegiatan ini penting karena bisa membangun kembali kesadaran pengawas Pemilu untuk bisa bekerja lebih serius dalam mengawal pelaksanaan Pemilu nanti.

“Dengan moment ini banyak hal yang kami dapatkan salah satunya bagaimana menyikapi semua fenomena yang berkaitan dengan pelanggaran kepemiluan. Ini penting karena di SBD pelanggaran itu sering terjadi dan membuat kami kesulitan. Kami diminta untuk lebih paham lagi soal aturan. Dan saya bersyukur diberikan waktu untuk ikut kegiatan,” tambahnya. Hadir dalam kesempatan itu, tim Asistensi Bawaslu Provinsi NTT Michael Feka, Komisioner Bawaslu SBD Dominggus Doni dan Sekti Handayani dan sejumlah Panwascam Kabupaten SBD.(mg-09/R-4)