Awasi Dana Desa, Polri, Mendagri dan Mendes Tandatangani MoU

berbagi di:
2ilustrasi-dana-desa

 

 

Untuk mengawasi dana desa, Polri bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan kerjasama dengan penandatangan MoU. Mou dilakukan di Mabes Polri, Jumat 20 Oktober 2017.

Nota kesepahaman tersebut dilakukan untuk berkerja sama dalam pencegahan, pengawasan dan penanganan dana desa. Selain itu dilakukan video conference dengan seluruh jajaran Polda hingga Polres, juga kepala dinas di tiap-tiap di kabupaten dan provinsi. Video conference juga dihadiri oleh beberapa Kepala Daerah dan Gubernur.

“Ini adalah bagaimana untuk memperkuat pengawasan Dana Desa. Sebagaimana kita ketahui bersama kepolisian mempunyai unit sampai ke desa-desa bhabinkamtibmas,” kata Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/10).

Dalam MoU tersebut disepakati bahwa Bhabinkamtibmas bisa mengawasi, dan mengajak masyarakat terlibat dalam proses penggunaan serta pengawasan dana desa.

Pasalnya, kata Eko, hingga kini masih banyak desa yang belum melibatkan warganya dalam menentukan APBDes di musyaawarah desa.

“Keterlibatan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini diharapkan masyarakat bisa benar-benar terlibat. Kalau ada upaya dari perangkat desa yang tidak melibatkan masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia bisa ikut menegakkan agar masyarakat dilibatkan,” bebernya.

Selain itu, dalam pelaksanannya pun di setiap desa wajib memajang baliho rencana penggunaan dana desa dan realisasi penggunaan dari polisi.

“Sehingga masyarakat desa tahu apa dari rencana penggunaannya dan apa yang sudah dikerjakan selanjutnya. Juga pengawasan dan pendampingan- pendampingan nanti kita akan bekerja sama juga dalam penyuluhan,” paparnya.

Dia berharap, dengan adanya kesepahaman tersebut maka bisa memperkecil adanya penyimpangan penggunaan dana desa.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut, penggunaan dana desa harus dimanfaatkan optimal oleh masyarakat dan desa. Agar ada pertumbuhan di desa yang menerima dana desa. “Keterlibatan masyarakat di desa itu harus dioptimalkan,” ujarnya.

Sebanyak 20 persen dari anggaran desa harus bergulir dalam bentuk Padat Karya, tidak digolongkan oleh pihak ketiga. “Untuk semuanya ini program strategis  presiden, sebagaimana dalam nawacita, maka pengawasan Dana Desa ini kita sepakati bersama tunggal yang mengawasi, yaitu Kapolsek,” terangnya.

Selanjutnya, kata Tjahjo, Bahbinkamtibmas bisa menggerakan dan mengorganisir masyarakat yang ada di desa, Bupati, dan Walikota. Pekan depan, Tjahjo berencana mengumpulkan seluruh camat untuk memberi wejangan agar tak mengintervensi.

“Kapolri yang akan memegang komando supaya dana desa yang begitu besar yang mungkin Tahun Anggaran depan ditingkatkan kembali ini akan bisa optimal. Bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ya,” jelasnya.

Sementara itu, Tito mengingatkan agar jajarannya tak turut cawe-cawe dalam penggunaan dana desa. Apalagi, kata Tito, sampai meminta dana desa.

“Ini pasti kita pidanakan, bukan hanya teguran, pidanakan karena Polri masuk kewenangan peradilan umum. Kita akan pidanakan Kapolsek sama, motong, minta pidanakan. Kapolres juga begitu, karirnya pasti akan berhenti Kita akan berikan sanksi yang tegas,” tegas Kapolri.

Pasalnya, kata Tito, progam dana desa adalah progam mulia dari Presiden Joko Widodo juga Mendes dan Mendagri. Tujuan membangkitkan desa dalam pemerataan pembangunan.

“Ini program yang sangat penting dan unggulan oleh karena itu kami Polri berkewajiban penuh untuk mendukung semaksimal mungkin. Sesuai tugas tanggung jawab dan kewenangan yang ada,” tandasnya.

Diketahui MoU berisi, pertama pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Kedua pemantapan dan sosialisasi regulasi terkait pengelolaan dana desa.

Ketiga penguatan, pengawasan, pengelolaan dana desa. Keempat fasilitasi bantuan pengamanan dalam pengelolaan dana desa. Kelima fasilitasi penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap pengelolaan dana desa dan peraturan data atau informasi dana desa.

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka dua tahun dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak. Selain itu pun dapat diperpanjang.

 

Sumber: metrotvnews.com