Bacaleg Mulai Berguguran

berbagi di:
Caleg

 
Yes Balle

Bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang didaftarkan parpol-parpol di KPU Kota Kupang untuk mengikuti Pemilu Legislatif 2019, mulai berguguran karena dinyatakan tidak memenuni syarat (TMS) oleh KPU. Setelah dua bacaleg yakni dari Partai Demokrat dan Partai Berkarya dicoret dan dinyatakan TMS oleh KPU Kota Kupang, satu lagi bacaleg dari Partai Hanura dinyatakan TMS oleh KPU Kota.

“Setelah kami menyerahkan hasil verifikasi ke parpol, ada dua bakal calon yang diminta untuk diganti, yakni dari Partai Demokrat dan Partai Berkarya di Dapil Kota Raja. Dalam perjalanan, ada satu bacaleg lagi dari Partai
Hanura yang bermasalah dan diminta untuk diganti,” jelas Komisioner KPU Kota Kupang Lodowyk Fredrik, akhir pekan kemarin.

Persoalan yang menimpa bacaleg dari Partai Hanura Kota Kupang tersebut, jelas Lodowyk, karena yang bersangkutan masih berstatus terpidana walau tidak ditahan karena tindak pidana yang dilakukannya tergolong ringan.

“Berdasarkan surat KPU nomor 742 tanggal 23 Juli, nomor 1 poin D, KPU Kota Kupang meminta agar partai politik dapat mengajukan calon pengganti bagi bacaleg yang tidak memenuhi syarat (TMS),” jelas Lodowyk.

Terpisah, komisioner KPU Kota Kupang Deky Ballo menambahkan, hingga saat ini baru dua parpol, yakni NasDem dan Golkar yang sudah memasukkan berkas persyaratan bacaleg hasil perbaikan. Parpol lainnya belum memasukkan dan diperkirakan Senin (30/7) baru dimasukkan.

Setelah KPU Kota Kupang menerima berkas perbaikan persyaratan bacaleg dari parpol, jelas Deky Ballo, KPU Kota akan melakukan verifikasi berkas tersebut dan selanjutnya memutuskan dalam rapat pleno untuk menetapkan daftar calon sementara (DCS). DCS tersebut akan diumumkan kepada publik melalui media massa.

Ketua DPD Partai NasDem Kota Kupang Daniel Cherlin mengatakan, NasDem Kota Kupang telah memanfaatkan waktu perbaikan persyaratan bacaleg dan telah memasukkan kembali ke KPU Kota Kupang. Tidak ada persoalan dengan bacaleg dari NasDem yang akan bertarung dalam Pileg 2019 mendatang.

Hal yang sama dikemukakan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Kupang Tellendmark Daud. Partai Golkar sudah menyiapkan kadernya secara baik untuk memenuhi segala persyaratan yang diatur dalam aturan yang berlaku. Apalagi

Partai Golkar adalah partai politik yang sudah berpengalaman dalam mengikuti kontestasi politik pemilihan anggota legislatif.

“Kalau kami dari Partai Golkar sudah dari jauh-jauh hari menyiapkan kader maupun syarat-syarat yang dibutuhkan sehingga tidak ada masalah. Baik persyaratan 30 persen kuota perempuan maupun persyaratan lainnya yang wajib dipenuhi para bacaleg,” jelas Tellendmark.

 

Calon DPD
Sementara itu, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang tercatat sebagai anggota parpol harus mengundurkan diri, namun sampai saat ini bakal calon anggota DPD RI belum mendapat petunjuk dari KPU NTT.

Calon anggota DPD RI, Jimmy Sianto yang dihubungi VN, Minggu (29/7), mengakui belum memperoleh petunjuk dari KPU NTT terkait keputusan MK tersebut. Dia mengatakan akan tunduk pada aturan dan keputusan dari KPU.

“Belum ada petunjuk dari KPU terhadap keputusan MK, tapi sebagai warga negara yang baik tentu kita taat hukum,” ujar Jimmy.

Dia mengatakan, jika sudah ada keputusan KPU, maka hanya ada dua pilihan, apakah tetap menjadi anggota parpol atau tetap menjadi calon DPD RI. “Tinggal memilih mau tetap jadi pengurus parpol atau maju calon DPD RI,” imbuhnya.

Juru Bicara KPU NTT, Yosafat Koli yang dihubungi VN tadi malam terkait penerapan keputusan MK tersebut, belum merespons. Sebelumnya, Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe juga mengatakan pihaknya belum mendapatkan petunjuk dari KPU Pusat. “Tunggu petunjuk KPU RI,” kata Maryanti Adoe.

Anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna mengatakan, Bawaslu NTT tetap mengawasi setiap proses pencalonan anggota DPD RI, termasuk penerapan putusan MK tersebut. Menurutnya, jika sudah ada keputusan lanjutan dari KPU, maka tentunya Bawaslu akan merekomendasikan jika ada calon terdaftar sebagai pengurus parpol tertentu.

“Intinya Bawaslu mengawasi semua tahapan dan proses. Kalau Bawaslu temukan ada pengurus parpol yang menjadi calon, maka kami akan rekomendasikan ke KPU,” ungkap Jemris. (yes/pol/C-1)