Badan Otorita Pariwisata Harus Libatkan Masyarakat

berbagi di:
Labuan Bajo

 

 
Gerasimos Satria
Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur akan mengelola sektar 400 hektar lahan untuk pengembangan Pariwisata.
135 hektar akan diajukan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan 264 Ha akan diajukan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL).
Tanah untuk HPL terdiri dari 83 hektar di Desa Gorontalo dan 53 hektar di Desa Nggorang, Kecamatan Komodo.

Kepala Desa Gorontalo, Vinsen Obin, Kamis (7/2) mengaku belum mengetahui 83 hektar lahan yang diklaim akan dikembangkan oleh BOP Labuan Bajo. Pihak BOP juga belum melakukan sosialisasi terkait hal tersebut.

Ia menegaskan, pihaknya sangat mendukung pembangunan pariwisata. Namun, pengembangan tersebut harus tetap melibatkan masyarakat.

“Kami belum tahu apa itu BOP, apa saja kerjanya, kami juga belum tahu. Jika lahan di Gorontalo didorong untuk kembangkan pariwisata, maka sangat penting harus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu agar tidak masalah kemudian hari,” kata Obin.

Obin mengatakan persoalan utama di Desa Gorontalo adalah sampah dan air bersih. Jika desa Gorontalo didorong untuk kembangkan pariwisata, dua masalah ini harus diselesaikan terlebih dahulu.

“Sangat disayangkan jika pengembangan pariwisata dilakukan di tengah sampah berserakan dan masyarakat mengalami kesulitan air,” ujarnya.

Direktur Destinasi Pariwisata Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo, Herybertus Geradus Laju Nabit mengatakan lahan seluas 264 Ha hanya dapat dikembangkan untuk wisata alam seperti untuk camping, gardu pandang, trek sepeda dan jalan kaki. Sedangkan 136 hektar bisa dikembangkan untuk wisata buatan beserta sarana pendukung seperti hotel, restoran. Tetapi pemanfaatannya akan ditentukan lebih jelas dalam proses penyusunan master plan yang menjadi tugas awal BOP nanti.

Menurut rencana, kata dia, master plan akan dilaksanakan tahun 2019. Penyusunan master plan dilakukan oleh lembaga lain yang terdiri dari para tenaga ahli pariwisata.

“Dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata juga tentu mendengar aspirasi masyarakat terkait pembangunan sektor pariwisata,” ujar Herybertus. (bev/ol)