Bawaslu NTT FPT 130 Calon Pengawas Kabupaten/Kota

berbagi di:
Anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna

Anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna

 
Polce Siga

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTT tengah melakukan fit and proper test (FPT) atau uji kepatuhan dan kelayakan bagi 130 calon pangawas di 22 kabupaten/kota. 130 calon itu akan diseleksi menjadi 70 anggota yang dipermanenkan menjadi Bawaslu kabupaten/kota.

Anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna kepada VN di Kupang, Kamis (9/8) mengatakan, FPT berlangsung dari 8-10 Agustus 2018. Menurut Jemris, setiap kabupaten/kota akan ditugaskan tiga orang anggota Bawaslu, kecuali Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Kabupaten Kupang.

Jemris mengatakan, lima anggota Bawaslu akan ditugaskan di dua kabupaten tersebut karena pertimbangan jumlah penduduk. Sedangkan, 20 kabupaten termasuk Kota Kupang hanya tiga anggota Bawaslu.

“Di Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTS masing-masing sebanyak lima anggota, sehingga yang dibutuhkan 70 orang. Yang direkrut ini untuk Bawaslu kabupateb/kota yang parmanen selama lima tahun,” kata Jemris.

Dia menambahkan, setelah FPT oleh Bawaslu NTT keputusannya selanjutnya menjadi kewenangan Bawaslu RI. Ia mengaku, proses seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi sudah selesai.

“Nanti Bawaslu RI yang putuskan dan proses seleksi di timsel sudah selesai setelah serahkan 130 nama ke bawaslu untuk selanjutnya FHP. Hasil FPT akan diserahkan ke Bawslu RI untuk selanjutnya memilih tiga orang untuk 20 kabupaten menjadi anggota Bawaslu,” ujar Jemris.

Terkait adanya informasi bahwa Bawaslu RI akan kembali merekrut anggota Panwaslu yang saat ini tengah menjabat, Jemris mengatakan keputusan menjadi kewenangan Bawaslu RI. Ia mengaku, keputusan ini di luar kewenangannya.

“Itu diluar kewenangan saya adik. Saya no comment saja,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Abhan mengingatkan para pengawas Pemilu mulai Bawaslu provisi, Panwaslu kabupaten/kota, kecamatan sampai pengawas pemilu lapangan (PPL) dan pengawas tempat pemungutan suara (TPS) agar tetap menjaga integritas diri dan lembaga pengawasan.

“Perlu bagi kami untuk mengingatkan komitmen dan menjaga integritas sebagai penyelenggara, sebagai pengawas itu sangat penting. Di pundak penyelenggara inilah sukses tidaknya penyelenggaraan Pilkada dan Pemlu,” tandas Abhan.
lam acara rapat koordinasi (rakor) Pengawasan Tahapan Pemutakiran Data, Daftar Pemilih di Kupang belum lama ini.

Ia mengatakan, kepercayaan yang diberikan negara tersebut harus digunakan dengan baik, sehingga jika ada pengawas yang mulai berniat jelek sebaiknya dihentikan sejak saat ini. Menurutnya, Bawaslu RI tidak akan mentoleril, jika ada laporan disertai bukti-bukti yang kuat.

“Kami ingatkan jangan sampai kepercayaan negara ini disalahgunaka. Ini tarruhan besar. Kalau ada di antara kalian punya niat jelek buang jauh-jauh. Kami tidak ada ampun kalau ada laporan ada meneria suap dari peserta Pemilu
karena itu pelangaran yang fatal,” tandas Adhan dihadapan ketua dan anggota Panwaslu dari 22 kabupaten/kota di NTT.

Bawaslu RI, lanjutnya, masih bisa memahami jika pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan ketidakpahaman dalam penerapan regulasi. Namun, jika pelanggaran yang berkaitan integritas dan jati diri, maka dikenai sanksi tegas.

“Soal integritas kami gak ada ampun. Ini harga mati,” ungkapnya. (pol/***/C-1)