BK Dewan Kota Kupang Tunggu Laporan Pengusaha THM Alak

berbagi di:
Ketua BK Elias Salean

 

Badan Kehormataan (BK) DPRD Kota Kupang, NTT belum bersikap terkait informasi dugaan empat oknum anggota DPRD Kota Kupang yang meminta uang dari para pengusaha tempat hiburan malam (THM) di Kawasan Tenau-Kelurahan Alak dengan dalih mempermudah proses perubahan Perda RTRW. BK Dewan Kota baru bersikap jika sudah ada laporan dari para pengusaha yang merasa dirugikan.
“Kami tidak bisa bersikap sebelum ada laporan resmi dari masyarakat yang dikorbankan,” kata Ketua BK Elias Salean kepada VN usai menggelar rapat bersama empat anggota BK lainnya, Senin (29/5).

Pantauan VN, rapat BK dihadiri Wakil Badan Kehormataan Jemari Yoseph Dogon, anggota Melkianus Asanab dan Muhamad Kadafi Gudban.

Elias mengatakan dalam rapat tersebut BK sudah membahas dugaan kasus tersebut. Namun, BK belum bisa bersikap karena belum ada laporan resmi dari masyarakat.

Apabila ada laporan resmi dari masyarakat yang merasa dirugikan, maka laporan perlu disertai bukti-bukti agar itu menjadi dasar. “Kami belum bisa bersikap sebab ini lembaga resmi. Apabila ada laporan resmi yang menyebutkan kalau masyarakat rugi, maka diproses,” ujarnya.

Dia menambahkan kalau laporan tanpa disertai bukti-bukti oleh pelapor, maka akan dipertimbangkan. BK pun  akan bersikap apabila ada persetujuan dari pimpinan Dewan.

“Kita akan konsultasikan dengan pimpinan Dewan terlebih dahulu karena BK merupakan alat kelengkapan Dewan,” ungkapnya.

Menurutnya, sampai saat ini, sesuai informasi, belum ada pihak yang dirugikan karena oknum anggota Dewan yang diberitakan itu tidak menerima uang.

“Kalau tertangkap tangan pasti kita ambil sikap, tapi untuk sekarang baru sebatas dugaan,” pungkasnya.

Informasi yang dihimpun VN menyebutkan, para pengusaha THM Alak memiliki rekaman-rekaman saat pertemuan 21 Mei lalu yang dihadiri empat anggota Dewan Kota..

 

Internal Partai

Ketua DPRD, sekaligus Ketua DPC PDIP Kota Kupang Yeskiel Loudoe yang dikonfirmasi terpisah, mengatakan, pimpinan sudah menanyakan kepada ketiga anggota Dewan, yakni Djainudin Lonek, Livingstone Ratu Kadja, dan Ferdinan Pa Padja terkait pemberitaan dugaan permintaan uang kepada para pengusaha THM di Tenau itu. Namun, jawaban dari ketiganya bahwa mereka tidak melakukan hal itu.

“Mereka mengaku ke saya bahwa tidak tidak terima uang saat berkunjung di sana,” katanya.

Dia mengakui pihaknya belum bersikap karena sampai sejauh ini masih sebatas dugaan yang belum dipastikan kebenarannya dan disertai bukti terima uang.

“Mereka mengaku tidak tahu menahu dengan uang, apalagi menerima uang dari pengusaha. Mereka pergi ke sana hanya memenuhi undangan,” ujarnya.

Dia menuturkan, secara kepartaian, dia juga belum mengklarifikasi secara internal. “Kami secara internal partai, belum lakukan klarifikasi. Saya masih di Jakarta. Pulang baru kami lakukan klarifikasi,” singkatnya.

Ketua DPC Hanura Kota Kupang Melkianus Balle mengatakan selaku Ketua Partai Hanura, ia telah mengklarifikasi kepada anggota Dewan Kota Yohanis Ndun yang disebut ikut pertemuan tersebut.

” Saya sudah klarifikasi. Yang bersangkutan mengaku hadir dalam pertemuan, tapi terkait pembicaraan mengenai yang ditulis media bahwa ada permintaan uang dibantah,” katanya.

Dia mengaku setelah mendapat penjelasan, ia tak mempersoalkan. Sebab kehadiran Yohanis Ndun sebagai anggota Dewan asal Alak yang memiliki tugas dan beban moril di dapil, maka itu wajar.” Dia hadir sebagai anggota Dapil Alak, tidak terlepas anggota Komisi I dan Anggota Badan Legislasi, jadi bagi kami itu tidak masalah itu wajar,” ungkapnya.

Balle mengaku klarifikasi dilakukan pada Jumat (26/6) di saat diberitakan.” Saya sudah klarifikasi saat berita hari pertama (dirilis media),” ungkapnya.