Dana Desa Harus Berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi

berbagi di:
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Johnni G Plate (dua dari kanan) disambut secara adat saat menggelar reses di Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Rabu (7/11). Foto: Hiero Bokilia/VN

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Johnni G Plate (dua dari kanan) disambut secara adat saat menggelar reses di Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Rabu (7/11). Foto: Hiero Bokilia/VN

 
Selain untuk mendukung peningkatan sarana dan prasarana di desa, Dana Desa juga bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi di desa. Dana Desa seyogyanya dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi dan pengelolaannya dapat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Hal itu ditegaskan anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Johnni G Plate saat reses di Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, Rabu (7/11).

Menurutnya, Dana Desa sudah memasuki tahun ke-4. Sudah semestinya diarahkan ke pemberdayaan ekonomi masyarakat setelah pada tiga tahun pertama fokus pada infrastruktur. Dana Desa pun diarahkan untuk tak dihabiskan sekaligus, tetapi dapat dijadikan dana bergulir atau dikelola BUMDes. Dengan Dana Desa yang ada, BUMDes dapat membeli komoditi petani dan membantu menstabilkan harga. BuMDes juga dapat membantu menyalurkan kebutuhan masyarakat.

“Dari hampir sebagian desa di NTT yang saya kunjungi pembentukan BUMDes secara kasat mata belum terlihat,” kata Plate.
Tetkait kebijakan belanja negara, ia menjelaskan bahwa terdapat tiga kebijakan belanja negara yakni belanja infrastruktur fisik, belanja infrastruktur sosial, dan belanja perlindungan sosial.

Bagian belanja perlindungan sosial telah dianggarkan dana Rp 200 triliun untuk masyarakat. Sayangnya, seringkali bantuan tersebut tidak sampai ke masyarakat secara tepat, seperti penerima Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat atau BPJS, penerima Program Keluarga Harapan, termasuk juga penerima manfaat atas pemberian kredit usaha rakyat (KUR) yang masih didominasi pedagang.

Hasil evaluasi terhadap persoalan biaya perlindungan sosial yang tidak sampai ke tingkat masyarakat, urainya, disebabkan data yang kurang akurat karena proses pendataan, serta pelaporan atau pemberian informasi dari masyarakat tidak sesuai kenyataan.

Ia berharap agar pendataan yang dilakukan oleh BPS, dibantu dengan baik oleh aparatur desa/kelurahan dan kecamatan atau instansi terkait bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada, sehingga data menjadi lebih akurat dengan tetap menjaga independensi BPS dalam menetapkan data.
Pintu Masuk Pariwisata
Camat Wulandoni Raimundus Beda Asan saat reses di Lamalera B mengatakan, Lamalera dan Wulandoni merupakan pintu masuk pariwisata Lembata yang dikenal di Indonesia dan manca negara. Sayangnya jalan menuju Lamalera saat ini dalam kondisi buruk. Selain jalan, sinyal telekomunikasi pun belum terlalu bagus. Lustrikpun belum beroperasi secara maksimal.

Selain itu, Pelabuhan Wulandoni yang dibangun sejak 2014 hingga kini belum diresmikan dan belum dimanfaatkan. Pihak pengelola Pelabuhan Larantuka menginformasikan telah menyiapkan pelayaran perintis. Karenanya siharapkan agar bisa segera diresmikan karena dengandiresmikan akan dengan mudah pasarkan komositi dan juga bisa lebih mudah mendapatkan barang dari luar.

Menanggapi keluhan itu, Johnni Plate mengatakan, kampung tradisional di Lamalera harus dibuatkan penelitian dan rehabilitasi. Lamalera, lanjutnya, menjadi pintu masuk pariwisata Lembata.

“Lamalera jangan hanya jadi pintu. Wisatawan masuk dan lewat terus, tetapi harus menjadi rumah pariwisata, agar turis masuk dan nginap di sini dan ada manfaatnya,” kata Plate.

Untuk itu, lanjutnya, tradisi penangkapan ikan paus dan kampung nelayan tradisional harus dilestarikan. Dilestarikannya budaya ini agar jangan sampai hilang. Perlu pula didokumentasikan. Ritual penangkapan ikan paus harus didokumentasikan agar tidak dilupakan generasi yang akan datang.

Terkait Pelabuhan Wulandoni yang brlum dimanfaatkan sangat disesalkan. Seharusnya alasab brlum diresmikan bukan jadi soal prmanfaatan pelabuhan. “Bangun dermaga agar pergerakan manusia dan barang lebih cepat dan mudah dan pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat. Hanya jangan sampai setelah dibangun tidak dimanfaatkan,” tegasnya. Karena itu ia akan membicarakannya lebih lanjut di kementetian agar prlabuhan dapat segera dimanfaatkan dan diatut rute dengan baik. (lia/C-1)