Dewan Desak Pemprov Gunakan Dana APBD-P Untuk Bayar Utang Ke RSU Johannes

berbagi di:
Direktur RSUD W.Z. Johanes Kupang, Dominggus Mere.

 

Kalangan Komisi V DPRD NTT mendesak Pemprov NTT untuk segera menyelesaikan persoalan utang Pemprov di RSUD WZ Johannes sebesar Rp 1,5 miliar. Pemprov NTT diberi dua peluang untuk membayar utang tersebut.

Jika nomenklaturnya menggunakan dana bantuan sosial (Bansos), maka harus segera dibayar karena Dana Bansos 2017 cukup besar. Namun, jika di Dinas Kesehatan, maka Pemprov dapat mengajukan penggunaan anggaran sebelum pembahasan perubahan APBD 2017.
Demikian intisari pendapat yang anggota Komisi V DPRD NTT Winston Rondo dan Maksmilianus Adipati Pari saat diwawancarai VN secara terpisah di gedung DPRD Provinsi NTT, Senin (29/5).

Winston Rondo menegaskan dalam rapat Komisi V dengan manajemen RSUD Johannes beberapa waktu lalu memang belum ditetapkan mekanisme pembayaran yang harus dilakukan Pemprov NTT. Namun, mengingat persoalan tersebut sangat urgen, maka Pemprov harus secepatnya menuntaskannya agar tak sampai menghambat pelayanan kesehatan, terutama untuk pengadaan obat-obatan.
Dia menawarkan dua kemungkinan. Pertama, jika menggunakan Dana Bansos, maka seharusnya Pemprov bisa langsung membayarnya mengingat di TA 2017 alokasi Dana Bansos cukup besar. Kedua, jika harus kembali ke Dinas Kesehatan, maka Pemprov dapat mengajukan penggunaan anggaran mendahului pembahasan perubahan APBD 2017.

Ia menegaskan, Komisi V meminta Sekda NTT sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Saerah (TAPD) untuk segera melunasi utang di RSUD Kupang.

“Kita tidak mau tahu mau nomenkltur dana pengaman ataupun Bansos sekalipun, harus segera diselesaikan karena akan berpengaruh pada penyediaan obat-obatan dan bentuk-bentuk pelayanan lainnya,” tegas Wisnton.

Ia juga mengaku kaget atas pernyataan Sekda bahwa dana pengaman itu dijadikan dana Silpa karena tak digunakan. Karena itu, ia berjanji akan memfollow up dalam diskusi-diskusi selanjutnya karena dana disilpakan di tengah ada hutang sebesar itu.

“Ini hal yang jadi fungsi pengawasan kita di budgeting dan akan jadi prioritas di komisi,” katanya.

Ia berharap agar ke depan hal seperti itu tak lagi terjadi, apalagi di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sejarusnya, tak boleh saling lepas tanggung jawab, apalagi terkait dengan pelayanan publik.

 

 

Pemprov Lamban

Sementara itu Maksmilianus Adipati Pari menilai Pemprov lamban menyikapi persoalan tersebut. Seharusnya, kata dia, menyikapi persoalan urgen seperti itu, ada kemudahan yang dapat ditempuh pemerintah, salah satunya lewat pengajuan penggunaan anggaran mendahuli pembahasan.

Namun, tegasnya, langkah itu pun tak dilakukan pemerintah hingga peraoalan ini berlarut-larut. Seharusnya, lanjut dia, persoalan perbedaan nomenklatur sebagaimana diajukan RSUD Johannes sebagai dana pengaman dan penjelasan Biro Keuangan masuk dalam Dana Bansos, tak dijadikan alasan menghambat penyelesaian hutang di RSUD tersebut.

“Kalau sampai tak segera diselesaikan dan menghambat pelayanan kesehatan di rumah sakit, kita akan minta pimpinan untuk kembali panggil manajemen RSUD dan Pemprov untuk desak mereka,” tegasnya.

Direktur RSUD WZ Johannes Kupang Dominikus Minggu Mere mengatakan, jika piutang itu tak segera dibayar, dikhawatirkan dapat menggangu pemenuhan kebutuhan obat-obatan di rumah sakit milik Pemprov NTT tersebut.

Minggu Mere menjelaskan, klaim sebanyak itu terjadi karena selama ini Pemprov NTT menanggung pasien nonBPJS dengan dana pengaman yang dikelola oleh Dinkes Provinsi NTT dimana dananya telah habis. “Kita harap segera ada solusi agar piutang yang ada bisa tertangani,” katanya saat rapat dengan Komisi V.

Ia menambahkan bila tidak tertangani dalam waktu yang singkat, dipastikan RSUD kan krisis obat-obatan. (lia/C-1)