Dewan Mabar Harap Pilkades Aman

berbagi di:
Pilkades

 
Gerasimos Satria

Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) akan mengelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak September mendatang. Pilkadese akan dilaksanakan di 60 desa pada 12 kecamatan di Kabupaten Mabar, Nusa Tenggara Timur.

Dari 60, ada lima desa yang masih bermasalah. Pasalnya beberapa calon tidak masuk sebagai calon sah untuk ikut bertarung di Pilkades.

Anggota DPRD Mabar Rikardus Jani pada Rabu (18/7) berharap Pilkades akan berjalan lancar dan damai. Kades yang terpilih pun diharapkan merupakan kades berkualitas karena akan mengelola dana desa.

Menurutnya, persoalan Pilkades diduga terjadi karena panitia Pilkades tingkat desa belum mampu membuat jadwal tahapan Pilkades yang tepat. Sehingga para bakal calon Kades yang tidak ditetapkan sebagai calon tetap Kades merasa keberatan terhadap keputusan panitia Pilkades di tingkat desa. Rata-rata para calon Kades tersebut sejak lama telah melakukan sosialisasi. Namun sayangnya tidak ditetapkan sebagai calon Kades tetap oleh panitia Pilkades.

“Kita ingin panitia Pilkades di tingkat desa harus mampu menjelaskan alasan tidak diakomodirnya calon Kades di hadapan warga. Sehingga tidak ada saling curiga antara para calon. Apalagi banyak isu yang beredar kadang panitia Pilkades tingkat desa tidak netral,” katanya.

Pius Daru anggota DPRD Mabar dari Partai Hanura meminta panitia Pilkades tingkat Kabupaten agar serius menyelesaikan berbagai masalah Pilkades di sejumlah desa. Hal itu bertujuan agar tidak terjadi konflik saat Pilkades serentak pada September 2018 mendatang. Apalagi saat ini konsentrasi warga sangat serius saat Pilkades. Ketika calon Kades yang didukung oleh warga tidak ditetapkan sebagai calon Kades yang sah, kemungkinan akan terjadi persoalan yang berujung konflik.

“Kita ingin Pilkades serentak di Mabar berjalan dengan aman dan tertib. Serta Kades yang terpilih benar-benar disenangi oleh seluruh masyarakat,” harap Pius Daru.

Dia mengaku selama ini di wilayah Mabar pembangunan infrastruktur yang mengunakan Dana Desa belum maksimal. Hal itu dikarenakan para kepala desa belum mampu mengelolah Dana Desa. Infrastruktur yang dibangun seperti jalan telford dan rabat beton yang baru dibangun tidak bertahan lama. Hal itu disebabkan karena pembangunan jalan yang tidak sesuai perencanaan. Serta warga tidak serius mengkawal Dana Desa, sehingga para Kades leluasa memanfaatkan Dana Desa dengan pembangunan yang tidak diawali perencanaan yang matang.