Dewan Soroti Masalah Izin Penangkapan Ikan

berbagi di:
Suasana RDP anggota DPRD Provinsi NTT di ruang Kelimutu, kemarin. Foto: Nahor Fatbanu/VN

Suasana RDP anggota DPRD Provinsi NTT di ruang Kelimutu, kemarin. Foto: Nahor Fatbanu/VN

 
Polce Siga

Anggota DPRD Provinsi NTT menyoroti masalah perizinan penangkapan ikan dan izin ukur kapal dalam rapat dengar pendapat (RDP), Senin (6/8). RDP tersebut atas permintaanya dalam rapat pimpinan pekan lalu.
RDP dipimpin wakil ketua DPRD Provinsi NTT, Aleks Ofong bersama Yunus Takandewa yang dihadiri Asisten II Setda NTT, Alexander Sena. RDP juga dihadiri puluhan anggota DPRD Provinsi NTT.

Dalam rapat itu, anggota DPRD NTT, Hamdan S Batjo menyoroti ada sejumlah kapal layar di Rote Ndao yang gagal melakukan penangkapan ikan, karena lemahnya pelayanan dari Kantor Syahbandar terutama pada izin pengukuran kapal layar di atas tujuh gross ton (GT).

“Kapal nelayan yang awal bulan ini siap melakukan pelayaran ke pulau Astringan, Haring Utara, dan Haring Selatan terhambat karena belum mendapatkan surat ukur dari Syabandar Kupang yang berdampak pada izin penangkapan dari Dinas Perikanan Provinsi NTT,” katanya.

Dia mengatakan, terkait perizinann sudah dilengkapi nelayan sejak Februari 2018. Menurutnya, ada perubahan regulasi, sehingga terhambat apalagi hanya ada satu tenaga ahli yang mengukur kapal.

“Perlu saya sampaikan bahwa untuk melengkapi surat-surat kapal supaya dinyatakan layak berlayar sudah diajukan oleh pemilik kapal layar sejak bulan Februari 2018 di Syahbandar Rote, namun karena perubahan regulasi pengukuran kapal di atas tujuh GT menjadi kewenangan Syahbandar Kupang. Sementara tenaga ahli yang mengukur kapal layar di Kupang hanya satu orang,” ujar anggota Fraksi Partai Hanura ini.

Hamdan berharap, Syabandar Kupang harus lebih fokus terhadap pengukuran kapal dengan meningkatkan pelayanan. Karena itu, ia meminta campur tangan pemerintah agar Syahbandar Kupang bisa mengeluarkan surat izin sementara.

“Hal ini sudah diatur dalam Permen Perhubungan Nomor 8 Tahun 2003 Tentang pengukuran kapal pasal 13 ayat 1 surat ukur di keluarkan Syabandar dan dalam ayat 2 dalam hal permintaan surat ukur sebagaimana ayat belum dapat dilaksanakan, maka dapat diterbitkan surat ukur yang bersifat sementara yang berlaku tiga bulan,” jelas Hamdan.

Selain itu, penjabat Gubernur NTT, Robert Simbolon dapat mengeluarkan diskresi atau kebijakan kepada kapal nelayan di NTT agar dapat melakukan pelayaran. Menurutnya, solusi ini bisa dilakukan agar nelayan bisa segera melakukan penangkapan ikan.

Anggota DPRD lainnya, Kasmir Kollo mengharapkan nasib para nelayan ini menjadi tanggung jawab pemerintah, maka segera dibantu dengan berbagai cara agar tidak timbul persoalan ekonomi.

Wakil ketua komisi IV, Gabriel Manek memenita agar pihak Syahbandar tidak menjadi penghalang karena perubahan regulasi, tapi harus menjadi solusi sesuai amanat Permen. Aggota Komisi V, Alex Ena juga berharap agar dinas terkait dan Syabandar melakukan sosialisasi perubahan regulasi ke seluruh nelayan di NTT.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Provinsi NTT, Ganef Wurgiyanto mengatakan, siap membantu para nelayan untuk mendapatkan surat izin penangkapan ikan. Ia mengaku, akan menugaskan stafnya ke Kabupaten Rote Ndao. (pol/***/E-1)