Dicopot dari Ketua Fraksi, Jimmi Sianto Marah-marah

berbagi di:
jimmy-sianto

 

Anggota DPRD NTT Jimmi Sianto marah-marah sambil melakukan aksi walk out saat sidang DPRD NTT dengan agenda pembacaan keputusan mengenai reposisi struktur pimpinan dan anggota Fraksi Hanura, Kamis (18/10). Posisi Jimmi sebagai KetuaFraksi Hanura diganti oleh Hamdan Saleh. Jimmi dicopot dari posisinya di Fraksi Hanura karena sudah menjadi caleg DPD RI pada Pemilu Legislatif 2019.

Kepada wartawan usai meninggalkan ruang sidang, Jimmi menuding pimpinan DPRD NTT terlalu memaksakan kehendak untuk tetap membacakan keputusan perubahan susunan Fraksi Hanura yang mana tidak mengakomodir namanya sebagai salah satu anggota Fraksi Hanura. Dia menilai pimpinan Dewan terlampau jauh mencampuri urusan internal Partai Hanura.

Sesuai tata tertib DPRD NTT, katanya, setiap parpol hanya boleh membentuk fraksi sendiri jika memiliki anggota minimal sama dengan jumlah komisi. Selain itu, parpol juga wajib mendistribusikan semua anggotanya ke dalam komisi-komisi.

“Saya walk out karena pimpinan Dewan secara sadar, tahu dan mau mengajak semua anggota Dewan yang hadir untuk melanggar Tatib yang dibuat dan disahkan sendiri oleh DPRD NTT. Bagaimana mau membangun daerah ini menjadi lebih baik kalau aturan yang dibuat oleh DPRD untuk ditaati sendiri juga dilanggar,” tegasnya.

Tentang pertimbangan keputusan Dewan yang dibacakan Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno bahwa Jimmi sudah ditetapkan sebagai caleg DPD RI pada Pemilu 2019 sehingga jabatannya sebagai Ketua Fraksi Hanura harus dilepaskan, Jimmi menegaskan bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, pengurus parpol yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD harus mengundurkan diri dari pengurus parpol, dan bukan sebagai anggota parpol.

“Sebagai pengurus parpol saya mundur tetapi sebagai anggota parpol tidak. Jadi saya tetap harus dimasukkan dalam susunan Fraksi Hanura DPRD NTT. Tidak bisa reposisi ini tidak memasukkan nama saya,” tegasnya. Dia bahkan menduga pimpinan Dewan memiliki agenda khusus di balik reposisi tersebut.

“Saya akan laporkan ini ke DPP dan juga akan menuntut pimpinan DPRD NTT yang mengatakan bahwa Hanura kubu OSO (Oesman Sapta Odang) yang sah, sedangkan kami tidak sah. Padahal, kami masih sementara bersengketa dan kami menang di tingkat pertama. Sekarang kubu OSO ada banding sehingga belum ada putusan hukum tetap,” tegasnya.

Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno yang dikonfirmasi VN melalui pesan WhatsApp, menegaskan, putusan terkait reposisi ketua hingga anggota Fraksi Hanura DPRD NTT merupakan keputusan bersama para pimpinan Dewan secara kolektif-kolegial.

Karena itu, perbedaan pandangan yang dimiliki oleh Jimmi Sianto, tidak menjadi masalah bagi pimpinan Dewan. “Kami berempat pimpinan DPRD NTT sepakat bulat dan secara kolektif kolegial mengambil keputusan untuk mengumumkan reposisi Fraksi Hanura dalam rapat paripurna DPRD hari ini (kemarin),” jelasnya.

“Kami sudah kaji dan pertimbangkan dari berbagai aspek, dan sudah sampaikan kepada Pak Jimmi juga dengan alasan-alasannya, dengan melihat fakta-fakta politik dan perkembangan terkini di Partai Hanura secara nasional dimana SK Menkumham dan pengajuan caleg yang diakui oleh KPU dari kubu Osman Sapta dan Harry Lontung Siregar. Kalau Pak Jimmy punya penafsiran dan pandangan lain, itu kami hormati,” tandasnya. (mg-02/pol/C-1)