DPD II Golkar Soroti Perekrutan Honda

berbagi di:
ilustrasi honorer

 

 

Gerasimos Satria

Perekrutan Tenaga Honor Daerah (Honda) di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur tahun 2018 dinilai sebagai tindakan KKN. Padahal masih banyak tenaga honorer yang sudah lama mengabdi di sejumlah OPD belum diangkat menjadi PNS.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Mabar, Stanislaus Stan, Senin (19/11) siang.

Stanis mengatakan DPD II Golkar Kabupaten Mabar menilai perekrutan tenaga honor tahun 2018 merupakan bentuk pengkhianatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terhadap nasib para honorer yang sudah lama mengabdi namun belum jadi PNS.

Menurutnya, Pemkab Mabar seharusnya lebih memperjuangkan pengangkatan tenaga honorer lama menjadi PNS ketimbang merekrut tenaga honorer yang baru.

Ia menjelaskan dalam UU ASN, tidak ada satu pasal yang mengatur tentang pengangkatan tenaga honorer dan atau non PNS untuk menjadi PNS, karena itu keberadaan tenaga honorer yang selama ini sudah mengabdi lama terhadap negara, dianggap menjadi sebuah persoalan bangsa, dan atas dasar itu, Presiden Jokowi mengeluarkan Surat Presiden ( Surpres) Nomor R!9/Pres/07/2017 mengenai penyelesaian status pegawai honorer melalui revisi UU ASN.

Namun dalam waktu yang bersamaan Presiden menghimbau untuk para gubernur, bupati dan walikota untuk tidak merekrut tenaga honorer baru, karena pemerintah sedang menyusun skema kepegawaian untuk menjamin kesejahteraan pegawai non PNS. Sehingga dengan revisi UU ASN, akan diikuti degan PP yang mengatur tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Politisi Partai Golkar itu mengatakan dalam rapat terbatas pada Jumat 21 September 2018 lalu, Kepala BKN dengan tegas menyampaikan pesan presiden bahwa selama skema PPPK ini berjalan, agar tidak menerima tenaga honorer yang baru. Karena itu dirinya berharap bupati dan DPRD kabupaten Mabar membatalkan penerimaan pegawai honorer tahun 2018 .

Menurutnya, pengangkatan Honda di Kabupaten Mabar jelas -jelas bertentangan dengan upaya pemerintah pusat dalam menyusun skema kepegawaian untuk menjamin kesejahteraan pegawai non PNS. Perekrutan menjelang pemilu legislatif ,sangat beralasan jika publik melihat ini sebagai sebuah manufer politik cari muka dengan menjadikan masyarakat calon tenaga honore sebagai komoditi politik.

Stanis menambahkan saat ini negara sedang membangun sistem perekrutan PNS yang selektif untuk mendapatkan tenaga Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas, melalui pemberlakuan passing grade dalam Tes SKD CPNS tahun 2018, maka sangatlah ironis jika kemudian Pemkab Mabar merekrut tenaga honorer yang baru tanpa melalui tes atau seleksi. Apalagi publik tidak pernah disosialisasikan bahwa Kabupaten Mabar akan ada penerimaan tenaga honorer baru tahun 2018, sehingga formasi sangat tertutup untuk umum , dan akhirnya masyarakat tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk diseleksi .

Ia berharap semua peserta tes SKD CPNS Kabupaten Mabar dan semua tenaga honorer daerah yang sudah lama mengabdi namun belum diangkat menjadi PNS, agar menentang dan menolak kebijakan Pemkab Mabar tersebut.

Selain azas transparansi serta fairness dalam perekrutannya diabaikan, hal ini sangat bertentangan dengan uapaya pemerintah yang saat ini sedang berjalan yaitu revisi UU ASN yang akan diikuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ).

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Sebas Wantung yang dikonfirmasi VN menyampaikan perekrutan tenaga honorer dilakukan untuk mengisi lowongan tenaga kerja di RSUD Komodo. Dimana rumah sakit milik daerah tessebut mengalami kekurangan tenaga kerja. Sehingga merekrut puluhan tenaga honorer khusus kesehatan seperti perawat dan bidan untuk bekerja di RSUD Komodo.

Dia mengatakan proses perekrutan dilakukan terbuka. Sejumlah tenaga kesehatan mengirim surat lamaran, namun tidak lolos karena tidak memenuhi sejumlah persyaratan seperti harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga kesehatan. Selain itu rata-rata honorer yang direkrut untuk bekerja di RSUD merupakan tenaga kesehatan yang sudah lama mengabdi menjadi tenaga sukarela pada sejumlah Puskesmas di wilayah Kabupaten Mabar.

“STR merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Tenaga kesehatan yang telah memiliki STR dapat melakukan aktivitas pelayanan kesehatan,’’ ujar (bev/ol)