Editorial: Deforestasi

berbagi di:
pemanasan global

Ada yang bilang, hukum berdiri membungkuk. Ia tak tegak lagi. Tulang-tulang hukum keropos. Sederetan kasus penebangan liar bagai “hangat-hangat tahi ayam”. Sekali muncul garang, lalu diam seribu bahasa bagai tuna wicara.

 
Global warming (pemanasan global) tengah menjadi urusan serius warga dunia. Hutan menipis. Atmosfer kian panas menyengat. Air sedang, bahkan menuju krisis parah. Afrika dalam krisis air parah.

Krisis serupa melanda Indonesia. Dari barat hingga ke timur. NTT siap cemplung ke krisis air akut. Bahkan zona sumber air seperti Manggarai dan Ngada kini mulai bicara masalah air. Soalnya bisa dua; alam telah rusak, plus manajemen penyediaan yang tidak tepat. Entahlah!

Benang merah bisa ditarik ke illegal logging. Pembabatan liar hutan lindung demi bisnis kayu menguat. Masalah di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) menjadi rujukan. Hutan lindung kayu sonokeling perlahan menuju botak. Bisnis kayu bikin miris. Sebab, hutan-hutan lindung makin tak terlindungi.

Penyusup-penyusup busuk memburu kayu-kayu untuk bisnis. Penadah-penadah menengadah, mengucap syukur atas bisnis yang menguntungkan, kendati bumi dan segala isinya buntung. Entahlah!

Ada yang bilang, hukum berdiri membungkuk. Ia tak tegak lagi. Tulang-tulang hukum (baca: aparat) keropos. Sebab, sederetan kasus penebangan liar bagai “hangat-hangat tahi ayam”. Sekali muncul garang, lalu diam seribu bahasa bagai tuna wicara.

Berita dan cerita penangkapan menjamur. Namun, bagai jamur pula proses hidupnya pendek; hilang entah ke mana. Semuanya seakan-akan ada permainan “kerlingan mata” yang mematikan penegakan hukum. Entahlah!

Jika ditarik, sebenarnya ada benang merah antara kebijakan moratorium tambang dari Gubernur NTT. Visinya jelas, NTT bebas dari kerusakan lingkungan. Sebab, kita dalam moncong ledakan krisis, termasuk krisis sumber-sumber air minum. Hutan-hutan tanpa serapan air karena terus menggundul. Sebab, kepala-kepala manusia membotak karena super fokus pada keuntungan bisnis kayu via illegal loging.

Sebaiknya, masalah penebangan liar hutan-hutan lindung masuk agenda prioritas Pemprov, setali dengan agenda seluruh Pemkab/Pemkot, termasuk agenda serius pula bagi aparat penegakkan hukum.

Keseriusannya bersifat “menunjuk ke dalam diri/instansi-instansi”. Sebab, undang-undang terang dan jelas mengatur. Kok, pembabatan hutan terus marak? Penangkapan terus berulang, kok tak berujung ke solusi? Entahlah! Mari serius membangun daerah via penegakan hukum setegak-tegaknya di semua lini. Itu saja!