Editorial: Editorial: Jangan Persulit Pasien Kanker

berbagi di:
kanker otak

Rakyat berhak mendapatkan jaminan kesehatan dari negara tanpa dipersulit. Jangan sampai ketika rakyat dipersulit, yang mencuat lagi justru ungkapan sindiran ‘orang miskin dilarang sakit’.

 
Saat ini sepertinya ada ketidaksamaan pemahaman terkait dengan pengertian ‘negara harus hadir’ di bidang kesehatan masyarakat. Betul bahwa dalam lima tahun terakhir ini negara sudah hadir dengan diaplikasikannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui mekanisme institusi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Namun, kiranya kehadiran itu belum total. Bolongnya absen kehadiran itu dapat dilihat dari sejumlah kejadian yang menimpa masyarakat saat mereka mengakses kesehatan. Dari pelayanan perawatan dan pengobatan yang lamban, penolakan sejumlah rumah sakit terhadap pasien BPJS, hingga penyetopan jaminan untuk obat-obat tertentu oleh BPJS.

Kasus terakhir ialah dibatasinya (kembali) pemberian obat terapi kanker payudara dengan status HER-2 positif, yakni trastuzumab untuk pasien yang tengah menjalani kemoterapi. Mengapa pakai kata ‘kembali’? Karena sesungguhnya pembatasan, bahkan bisa dikategorikan sebagai penghentian obat tersebut, sudah direncanakan BPJS sejak April 2018.

Kala itu, karena menilai kebijakan tersebut sebagai tindakan melawan hukum, pasien kanker payudara HER-2 positif bernama Juniarti Tanjung melayangkan gugatan kepada Presiden, Menteri Kesehatan, dan BPJS Kesehatan. Secara medis, tanpa trastuzumab, harapan untuk sembuh, baik kanker payudara stadium awal maupun lanjut, terbukti menurun.

Setelah menjalani empat kali sidang di PN Jakarta Selatan, pada September 2018, kedua pihak akhirnya berdamai dan BPJS Kesehatan sepakat akan menjamin lagi obat yang harganya bisa mencapai Rp 25 juta per botol per 440 mg tersebut.

Akan tetapi, lima bulan kemudian yang terjadi ialah ironi. Juniarti, si pasien penggugat itu, pada akhir Februari 2019 lagi-lagi harus menerima kenyataan pahit. Obat trastuzumab yang ia butuhkan untuk kemoterapi keenam di RS Persahabatan, Jakarta Timur, tak bisa lagi diberikan. 10 Pasien lainnya dengan penyakit serupa bernasib sama.

Kali ini, dan mungkin akan terus dijadikan dalih, BPJS Kesehatan mengatakan bahwa itu bukan penghentian melainkan ‘pembatasan’ pemberian obat dimaksud sesuai dengan Permenkes Nomor 22/2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Trastuzumab. Dalam aturan ini disebutkan, obat tersebut bisa didapatkan setelah pasien menjalani 2 rezimen kemoterapi atau 12 kali kemoterapi.

Kasus Juniarti dan 10 pasien kanker payudara itu hanya sedikit contoh dari gunungan persoalan dalam keseluruhan program JKN. Harus diakui, JKN memang perlu waktu untuk dapat diimplementasikan sempurna.

Untuk mencapai kesempurnaan itu, negara harus memastikan kehadiran mereka di bidang kesehatan betul-betul total. Untuk jangka panjang, pemerintah tampaknya mesti meningkatkan anggaran negara di sektor kesehatan. Bukankah harapan mencapai Indonesia yang lebih sehat, secara logis butuh pengorbanan (dana) yang lebih besar?

Untuk jangka pendek, Menkes harus mencabut Permenkes No 22/2018 dan peraturan-peraturan lain yang merugikan pasien. Rakyat, siapa pun itu, berhak mendapatkan jaminan kesehatan dari negara tanpa dipersulit. Jangan sampai ketika rakyat terus-terusan dipersulit, yang mencuat lagi justru ungkapan sindiran ‘orang miskin dilarang sakit’.