Editorial : Fee

berbagi di:
politik uang

Tak perlu “menyemprotkan parfum” hanya sekadar mewangikan diri tatkala bau badan menyengat. Mandilah demi pelayanan publik yang lebih baik. Ingat, fee itu induk korupsi.

 
Fee? Arti normalnya dalam kamus hanyalah biaya tetap layanan profesional. Bisa pula imbalan di luar kompensasi yang disepakati. Dalam dunia bisnis, fee itu biasa.

Menjadi tidak normal dalam layanan publik negara, apalagi dalam proyek-proyek negara, dari tingkat pusat hingga daerah. Fee menjadi tetangga dekat kata korupsi. Hingga ada yang bilang, di negeri ini korupsi sesungguhnya tidak ada, atau sekurang-kurangnya bukan akar masalah. Sebab, induk soalnya ada pada fee.

Tak mengejutkan apabila kita acapkali mendengar kasus korupsi pasti menyangkut project fee. Dari mega korupsi hingga rasuah di tingkat desa. Fee bagi orang-orang dalam pemerintahan, bagi para broker proyek dan bagi pelaku proyek.

Fee pun bagai oli pelumas guna melicinkan jalan menuju pengetukan palu proyek-proyek. Ada uang, ada jalan. Tak ada uang, tak ada peluang mendapatkan proyek. Itu akar masalah korupsi di negeri Pancasila ini.

Ketegangan ringan antara Pelni Kupang dengan Pelindo III Tenau Kupang dan Pertamina menarik perhatian. Pasalnya, Pelni merasa dipalak oleh Pertamina dan Pelindo soal fee pembelian BBM untuk KM Sirimau. Pengisian BBM untuk KM Sirimau jalur Kupang-Papua nyaris tidak dilayani Pertamina.

Padahal, Pelni sudah membayar BBM yang diperlukan untuk operasional kapal tersebut. Alasannya, pihak Pelni tidak membayar fee. Pihak Pelni berpedoman pada pembayaran pengisian BBM. Bagi mereka, di luar harga BBM tak ada fee. Sementara bagi pihak Pertamina dan Pelindo, fee itu bersifat wajib. Siapa benar dan siapa salah? Silakan merujuk ke regulasi.

Tak berhenti pada regulasi semata. Gesekan ini harus dan wajib berujung ke penemuan pihak salah dan pihak benar. Soalnya, masalah-masalah pemerasan berbaju “fee” harus dibersihkan jika kita menginginkan pelayanan publik membaik dan jika daerah ini hendak bebas dari penyakit korupsi. Olehnya, pihak yang bertanggung jawab di Pelindo, Pertamina dan Pelni harus bertemu. Jika ada oknum-oknum yang mengenakan “baju fee” untuk memeras, sebaiknya dipecat.

Ketiga BUMN itu, baik Pelni, Pertamina dan Pelindo tentu tahu dan paham akan aturan. Terlebih Pelindo dan Pertamina yang menghendaki ada fee pelayanan BBM.

Kembalilah ke aturan. Tak perlu bertele-tele. Sebab, pelayanan publik harus menjadi prioritas. Warga pengguna KM Sirimau butuh pelayanan. Para pihak tak perlu “bersilat lidah” saling menyalahkan.

Tak perlu pula “menyemprotkan parfum” hanya sekadar mewangikan diri tatkala bau badan menyengat. Mandilah (baca: bersih-bersih benalu dalam lembaga) demi pelayanan publik yang lebih baik. Ingat, fee itu induk korupsi.