Editorial: Jangan Kendur karena Teror

berbagi di:
ilustrasi teror

Serangan langsung ke pimpinan KPK patut diduga berkaitan dengan kasus korupsi yang levelnya bukan biasa-biasa. Boleh jadi kasus yang melatarbelakangi teror tersebut punya magnitude seperti kasus korupsi e-KTP.

 
SEGALA macam aksi teror tentu dimaksudkan untuk menciutkan nyali, mengandung ancaman yang sengaja ditebar untuk menciptakan rasa takut, rasa waswas. Pun termasuk teror bom yang dikirim ke rumah dua pemimpin KPK pada Rabu (9/1).

Yang pertama, bom molotov menyasar kediaman Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Kalibata, Jakarta Selatan. Tak berselang lama, benda mirip bom pipa yang belakangan telah dikonfirmasikan polisi sebagai bom palsu (fake bomb) ditemukan tergantung di pagar rumah Ketua KPK Agus Rahardjo di Bekasi, Jawa Barat.

Langsung dapat kita baca, serangan teror terhadap pimpinan KPK tersebut ialah bagian dari skenario corruptor’s fight back. Inilah salah satu bentuk perlawanan para penjahat rasywah untuk mengendurkan agenda pemberantasan korupsi.

Serangan langsung ke pimpinan KPK patut diduga berkaitan dengan kasus korupsi yang levelnya bukan biasa-biasa. Bahkan boleh jadi kasus yang melatarbelakangi teror tersebut punya magnitude yang tak kalah besar dari korupsi e-KTP atau Bank Century.

Akan tetapi, sekeras apa pun teror yang dilancarkan dan sebesar apa pun kasus di belakangnya, KPK tak boleh kendur. Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak akan kendur meskipun dihadapkan dengan berbagai aksi teror. Kepala Negara langsung memerintahkan Polri untuk menangkap dan menindak pelaku aksi teror itu.

Pernyataan Presiden itu mengisyaratkan negara selalu ada di belakang seluruh elemen bangsa ini, terkhusus KPK sebagai ujung tombak, dalam seluruh upaya pemberantasan korupsi. Perlawanan dan teror akan selalu ada, tetapi nyali kita tak boleh lumpuh, keberanian kita tak boleh sekali pun surut.

Sesungguhnya negara sudah menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban memberantas tindak pidana korupsi, pimpinan KPK mengalami ancaman secara fisik bahkan psikis yang membahayakan raga dan jiwanya.

Ancaman itu tidak saja mengarah kepada pimpinan KPK, tetapi juga terhadap keluarga mereka. Karena itulah, pimpinan KPK dan keluarga mereka diberi perlindungan keamanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK. Perlindungan dilakukan Polri.

Bahkan, pimpinan KPK yang telah tidak menjabat pun dapat mengajukan perlindungan keamaan. Hal itu menunjukkan komitmen kuat, sangat kuat, dari negara untuk tidak kendur memerangi korupsi hanya karena teror.
Ingatlah, sekali kita kendur, korupsi bakal kian merajalela dan koruptor semakin lantang bersorak.