Editorial: Kemurnian Surat Suara

berbagi di:
surat suara

Kemurnian surat suara harus dijamin mulai pengadaan, distribusi, serta tempat penyimpanan yang aman sampai penggunaan pada hari pemungutan suara.
Surat suara bukan sekadar kertas yang berisikan kontestan Pemilu 2019. Surat suara merepresentasikan kedaulatan rakyat sehingga ia harus dilindungi dan keamanannya dijamin dalam proses pemilu.

Perlindungan surat suara dimulai dari proses pengadaan, distribusi, hingga penggunaannya pada pemilu yang diselenggarakan pada 17 April. Harus ada jaminan kemurnian surat suara karena lewat surat suara yang dicoblos itulah rakyat menentukan pemimpinnya.

Proses pengadaan surat suara kini sedang berlangsung. Pencetakan surat suara akan dilakukan mulai pertengahan bulan ini setelah KPU melakukan validasi dan approval surat suara dalam Pemilu 2019 pada pekan lalu.

KPU menargetkan pencetakan surat suara yang dimulai 15 Januari itu selesai 60 hari. Diharapkan, pada 15 Maret, seluruh proses produksi dan distribusi telah selesai.

Surat suara yang akan diproduksi berjumlah 939.879.651 lembar untuk lima jenis pemilihan, yakni pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Jumlah itu sesuai dengan jumlah pemilih tetap ditambah 2 persen surat suara cadangan.

Pencetakan surat suara hendaknya diawasi secara ekstra ketat proses pencetakan itu dilakukan di tengah munculnya polemik dan informasi yang tidak benar terkait dengan pemilu. Mulai polemik seputar daftar pemilih, kotak suara dari karton kedap air, hingga terakhir tentang adanya tujuh kontainer surat suara dari Tiongkok yang telah dicoblos.

Munculnya sejumlah polemik dan informasi yang tidak benar itu tentu saja berpotensi mengancam legitimasi pemilu. Karena itulah, harus ada kemauan yang kuat, sangat kuat, untuk bersama-sama menjaga legitimasi pemilu sehingga apa pun hasilnya bisa diterima semua pihak.

Prosedur pencetakan surat suara diawali dengan penetapan pemenang lelang. Ada enam perusahaan yang menjadi pemenang tender, yakni PT Gramedia Jakarta, PT Balai Pustaka (Jakarta), PT Aksara Grafika Pratama (Jakarta), PT Temprina Media Grafika (Jawa Timur), PT Puri Panca Pujibangun (Jawa Timur), dan PT Adi Perkasa Makassar (Sulawesi Selatan).

Pengadaan dan pendistribusian surat suara akan lebih terjamin jika sejak awal KPU memberi akses seluas-luasnya kepada Bawaslu dan aparat keamanan untuk mengawasi seluruh proses.

Tujuan pengawasan ekstra ketat pencetakan surat suara tentu saja untuk meraih kepercayaan publik. Memang tidak mudah meraih kepercayaan publik di tengah politik yang amat terpolarisasi dan maraknya hoaks.

Hoaks tentang tujuh kontainer surat suara yang telah dicoblos harus dibawa ke ranah hukum. Jauh lebih penting lagi ialah hoaks itu dilawan dengan proses pengadaan dan distribusi surat suara dengan mengedepankan integritas, akseptabilitas, dan akuntabilitas.

Kemurnian surat suara harus dijamin mulai pengadaan, distribusi, serta tempat penyimpanan yang aman sampai penggunaan pada hari pemungutan suara.