Editorial : Ketidakpastian Debat

berbagi di:
jokowi-prabowo

Siapa yang bisa menjamin KPU tak akan mengubah format dan mekanisme debat ketiga, keempat, dan kelima? Kita tentu tidak berharap itu terjadi. Kita ingin KPU konsisten.

 
Debat usai bukan berarti selesai juga perdebatan tentang debat itu sendiri. Debat pertama di antara dua pasangan Capres-Cawapres pekan lalu nyatanya masih menyisakan ganjalan pertanyaan. Apa sejatinya hakikat debat dan sejauh mana independensi KPU sebagai penyelenggara pemilu jika dikaitkan dengan pelaksanaan debat?

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa debat merupakan salah satu metode kampanye pemilu, utamanya bagi calon presiden dan calon wakil presiden. UU tersebut gamblang menjelaskan kampanye ialah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.

Itu berarti, debat menjadi arena bagi pasangan calon menawarkan gagasan serta visi-misi mereka kepada publik. Debat bukan ajang silat lidah, bukan pula adu cepat menjawab pertanyaan. Substansi yang mesti ditonjolkan, bukan pertunjukannya.

Dengan dasar itulah, meskipun menuai banyak kritik, KPU bersama dua tim sukses pasangan calon bersepakat memberikan kisi-kisi soal kepada kandidat seminggu sebelum pelaksanaan debat. KPU ketika itu mencoba menyakinkan bahwa dengan memberikan soal sebelumnya, gagasan yang disampaikan pasangan calon bisa lebih diuraikan dengan jelas dan utuh.

KPU mendapat tekanan dari publik terkait dengan jalannya debat pertama yang kaku, kurang gereget, dan membosankan. KPU lantas berinisiatif mengubah beberapa format untuk debat yang kedua, termasuk mengubah mekanisme penyampaian pertanyaan dari panelis.

Kita menghormati keputusan KPU yang mengubah format dan desain debat presidensial kedua pada Pemilu 2019. Pertanyaan debat tidak lagi akan diberikan sebelum debat kepada dua calon presiden dan calon wakil presiden.

Meski demikian, kita juga mengingatkan KPU bahwa pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan antara lain menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. Konsistensi itu termasuk debat yang harus memenuhi prinsip berkepastian hukum.

Sungguh tak elok ketika di awal mereka ngotot untuk tetap memberikan kisi-kisi pertanyaan kepada kandidat, misalnya, tetapi kemudian mereka menganulirnya sendiri dengan kengototan yang sama. Dengan ketiadaan kepastian itu, siapa yang bisa menjamin KPU tidak akan mengubah format dan mekanisme debat yang ketiga, keempat, dan kelima? Kita tentu tidak berharap itu terjadi. Kita ingin KPU konsisten.