Editorial: Mata Pemprov ke RSUD

berbagi di:
RSUD W.Z. Johanes Kupang

RSUD W.Z. Johanes Kupang

Kini, asa dititipkan kepada Pemprov untuk mengubah wajah RSUD menjadi lebih menarik. Sebab, pelayanan kesehatan itu menjadi salah satu ukuran kualitas pemerintah daerah.
Semangat Guberbur-Wagub NTT, Viktor Laiskodat dan Josef Nae Soi pasca-dilantik, boleh diacungi jempol. Beberapa pernyataan menyuntik semangat, seperti: ‘Sedikit tidur, banyak melek. Kerja cepat dan kerja cerdas. Pelayanan prima, bukan dilayani. Kebersihan simbol peradaban tinggi’. Dan semangat lainnya disuntikkan secara kuat.

Demikian agitasi-agitasi itu bergema di awal pemerintahan. Itu bagus. Semuanya pertanda baik menuju NTT bermuka baru: kerja keras, maju, cerdas, sehat, bersih, dan seterusnya.

Harapannya, daya jangkit semangat itu merambat cepat ke semua lini. Kali ini, harapan itu khusus dialamatkan ke RSUD WZ Johannes. Sebab, ada masalah-masalah lama yang terus berulang tahun di sana.

Keterlambatan pembayaran uang jasa medik yang sudah tertunggak 5 bulan. Sejak Agustus hingga Desember 2018 belum terbayar. Akar soalnya diduga karena pihak manajemen RSUD terlambat mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan Cabang Kupang.

Pangkal soalnya di mana? Tak perlu mengurainya kembali secara jelas. Sebab, dari dulu pangkal soalnya sesungguhnya sama, yakni ethos kerja rendah. Pelayanan minimalis, sanitasi buruk, manajemen setengah hati, dan seterusnya merupakan buah gamblang ethos kerja. Semua label itu sudah, sedang dan mungkin akan terus demikian. Semua masalah di rumah sakit milik Pemprov NTT itu nyaris tak ada yang luput dari pantauan berbagai media di NTT.

Barangkali tak penting lagi menembak sasaran kritik ke RSUD tersebut. Mungkin lebih baik jika masalah ini langsung dialamatkan ke Pemprov. Suara publik rasa-rasanya ‘masuk telinga kanan, keluar telinga kiri’. Ia bagai angin lewat. Tentu berbeda jika publik bersuara ke Pemprov. Sebab, garis struktur kekuasaan dan administrasinya lebih mengena dan pas untuk mengubah keadaan.

Singkatnya, publik NTT membutuhkan jalur ‘kekuasaan administratif’ Pemprov guna merombak total manajemen dan pelayanan RSUD WZ Johannes yang terkenal minimalis tersebut. Mata publik sudah lelah memelototi pelayanan buruknya. Suara publik mulai hilang meneriaki manajemen asal-asalan di rumah sakit itu.

Kini, asa dititipkan kepada Pemprov untuk mengubah wajah RSUD menjadi lebih menarik. Sebab, pelayanan kesehatan itu menjadi salah satu ukuran kualitas pemerintah daerah. Lakukan!