Editorial : Nasib Sekolah Swasta

berbagi di:
100 TAHUN: Inilah kondisi salah satu sekolah GMIT di Kabupaten TTS yang sudah berdiri sejak era misionaris turun ke TTS tahun 1918 lalu. Sampai sat ini, SDN Kuanfato tetap berdiri meski dalam segala keterbatasan yang dimiliki yayasan.

Sebab, pokok soalnya bukan pada proses “menegerikan yang swasta”, tetapi pada kebijakan yang setara dan berkualitas terhadap semua sekolah, negeri pun swasta. Itu tugas pemerintah!

 

Mutu negara atau daerah ditentukan oleh pendidikan. Mutu pendidikan diciptakan oleh kebijakan bermutu. Kebijakan berkualitas ditentukan oleh para pemimpin berkualitas.

Pemimpin bermutu bisa diukur dari kebijakannya atas pendidikan. Sebab, pendidikan pilar peradaban dan kemajuan. Jadi, pemimpin bermutu adalah mereka yang paham satu hal, bahwa pemicu kemajuan hanya satu yakni “kualitas otak” masyarakatnya.

Masalah kemajuan daerah yang berinduk pada kemajuan kebijakan pendidikan itulah pokok soal. Finlandia sebagai negara bersistem pendidikan terbaik, selain Singapura, bisa dipakai sebagai cermin. Kerangka besar sistem dan kebijakan pendidikan mereka tak rumit.

Ringkasnya begini, bahwa seluruh lembaga pendidikan diurus oleh negara. Semua sekolah, baik swasta pun negeri, semua diurus secara serius oleh pemerintah. Mengurus dari infrastruktur hingga suprastruktur. Dari kualitas otak para guru hingga kualitas hidup mereka, dan seterusnya.

Artinya, sekolah negeri/pemerintah atau swasta semata soal naming (penamaan), selain sebagai upaya pelestarian sejarah bahwa memang ada sekolah-sekolah yang sudah puluhan dan bahkan ratusan tahun lalu didirikan oleh lembaga-lembaga swasta. Katakanlah oleh lembaga gereja yang mendirikan sekolah-sekolah kristen. Demikian halnya oleh lembaga agama Islam, Hindu, Budha dan lain sebagainya.

Tentu saja terdapat faktor kultural, bahwa keberadaan lembaga-lembaga pendidikan berlatar agama juga sangat penting. Kehadiran mereka menandai keberagaman termasuk kekayaan perspektif dan nilai-nilai religius yang ditanamkan, tempat asal dari mana siswa/i dididik dengan nilai-nilai keimanannya.

Itu semua menarik dan harus didukung secara penuh. Namun, semua tetap sama dan setara di hadapan kebijakan pendidikan. Sebab, kerja mereka harus berjalan menunggal, yakni mendidik manusia-manusia, bukan semata sebagai orang beriman tetapi juga sebagai warga negara (citizen).

Mengurus pendidikan berarti memikirkan sekaligus mengurus kemajuan negara dan daerah. Olehnya, perhatian pada mereka harus sama dan setara. Itu tugas pemerintah, dari pusat hingga daerah. Jadi, tepatlah jika rekomendasi Konsultasi Gereja-Pendidikan dan Konven Kepala Sekolah GMIT di Kupang berisi: tidak menutup dan menegerikan sekolah-sekolah GMIT. Sebab, pokok soalnya bukan pada proses “menegerikan yang swasta”, tetapi pada kebijakan yang setara dan berkualitas terhadap semua sekolah, negeri pun swasta. Itu tugas pemerintah!