Editorial : NTT Provinsi Lalai

berbagi di:
stop human trafficking

 

 

Entah apa yang ada dalam benak kita semua, manakala aliran mayat-mayat TKI/TKW dipulangkan ke NTT tanpa henti. Padahal ini provinsi dengan segudang tekad Pemprov. Provinsi dengan segudang perwakilan cerdas di gedung Dewan.

Daerah dengan aparat penegak hukum dan keamanan yang tampil gagah-gagah. Dan, provinsi dengan masyarakat beriman: ber-Tuhan dan ber-Allah. Namun, mengapa daerah ini terus ditenarkan oleh masalah tua, perdagangan manusia (human trafficking)?

Entahlah, dua jenazah malang kembali dipulangkan ke NTT dan tiba di Kupang, Mingu (11/3). Hari ini, Selasa (13/3), sesuai rencana, dua lagi jenazah TKW asal NTT tiba di Kupang.

Air mata duka untuk para pahlawan devisa yang meninggal dunia di tanah rantau tak pernah kering. Kita terus disuguhkan kisah penderitaan yang sama. Human trafficking, kisah jual-beli manusia dan eksploitasi tenaga manusia zaman purba yang harusnya sudah tinggal sejarah. Tapi kita di NTT terus menulis, bukan hanya sejarah kelam, tetapi fakta itu saat ini.

Ada yang salah dengan daerah ini. Kesalahan fatal pertama ada pada pemerintah, Dewan, dan penegak hukum. Kesalahan terbesar tentu ada pada para penjual manusia berkedok PJTKI-PJTKI. Lalu, secuil kesalahan juga ada pada masyarakat sendiri, kendati kita tahu bahwa keputusan keluar daerah dipaksa oleh keadaan.

Jika Mendikbud pernah menyentil soal kebodohan provinsi ini, maka tak layaklah kita mengomel dan mengamuk. Sebab, kebodohan ada pada Pemprov, seluruh Pemkab/Pemkot dan pada aparat penegak hukum, termasuk pada masyarakat sendiri. Disebut bodoh karena kematian dan kepulangan mayat-mayat yang menyayat hati itu tidak juga menyadarkan kita, betapa keberadaan PJTKI-PJTKI di NTT tak lebih dari komplotan kejahatan kemanusiaan.

Mengapa mereka masih dibiarkan beroperasi? Bukankah TKW/I malang itu hampir seluruhnya berdokumen palsu? Mesti dibuatkan, lalu menegakkan peraturan baru soal ketenagakerjaan NTT. Pasti ada opsi lain, selain membiarkan perusahaan-perusahaan penyalur tetap beroperasi.

Demikian halnya masyarakat, mereka memiliki hak bekerja sebab mereka berhak hidup. Namun, negara harus hadir menertibkan masyarakatnya. Negara harus tegas, jelas, dan bila dibutuhkan dengan cara-cara keras. Sebab, manusia hanya akan bertindak jahat jika tidak dipaksakan berbuat baik.

Tindakan keras paling pertama dan utama harus kepada PJTKI-PJTKI (jahat) dan ‘otak-otak’di baliknya. Jika mereka masih berdiri tegak kendati bermasalah, maka bisa dipastikan mereka di-back up oleh orang-orang berpengaruh. Cara-cara ini sesungguhnya bukan hal baru dan rahasia. Sebab, semuanya sudah menjadi pengetahuan publik.

Cara mengukurnya sederhana, dengan kita memeriksa kembali ‘ikon pemberantasan human trafficking‘, Rudi Soik. Dia telah mulai membuka tabir. Mengapa kita berhenti menuntaskannya? Lakukan perubahan!