Editorial : Politisasi Bencana

berbagi di:
img_1450

Bencana semestinya disambut dengan empati, berlanjut pada introspeksi, evaluasi, lalu mendapatkan solusi. Sungguh sesat pikir jika bencana dipolitisasi.

 
Alam kembali menunjukkan kuasanya di negeri ini. Hujan yang mengguyur dengan intensitas tinggi dan berdurasi lama menyebabkan banyak wilayah, termasuk di Jawa Timur, terendam. Sampai-sampai Tol Trans-Jawa pun tak luput dari terjangan banjir.

Musibah banjir yang melanda dalam beberapa hari terakhir terbilang parah, juga masif. Tak cuma cakupan wilayah yang sangat luas, jumlah masyarakat yang terdampak pun amat banyak. Puluhan ribu rumah terendam di seluruh wilayah Indonesia, begitu pula dengan sawah atau lahan pertanian lainnya.

Dari sekian banyak daerah yang dihajar banjir, Jawa Timur merupakan yang terparah. Di wilayah ini, 15 dari 38 kabupaten terkena banjir sejak Selasa (5/3) dengan tingkat keparahan bervariasi. Yang paling parah ialah Kabupaten Madiun, yakni ada 39 desa di 8 kecamatan terendam.

Banjir dan tanah longsor juga melanda daerah-daerah di banyak provinsi lain. Sebut saja Jawa Tengah, Jawa Barat, atau Nusa Tenggara Timur. Bahkan, tanah longsor di Labuan Bajo, NTT, menyebabkan delapan orang tewas.

Sebagai bangsa yang tinggal di kawasan rawan bencana, musibah demi musibah ialah keniscayaan yang mesti dihadapi. Gempa, tsunami, dan beragam jenis bencana hidrometeorologi akan terus terjadi. Yang terpenting, bagaimana kita mau dan mampu mengantisipasi bencana itu datang sehingga korban jiwa dan material dapat diminimalisasi.

Banjir yang membuat puluhan ribu warga nestapa jelas tidak kita harapkan. Namun, ia merupakan wujud dari kewenangan alam sehingga kita harus menerimanya sebagai ujian sekaligus pelajaran.

Banjir terkini termasuk di Jawa Timur terjadi selain karena gelombang atmosfer yang merambat dari barat (Samudra Hindia) ke timur dengan membawa massa udara basah sehingga memicu hujan lebat, juga karena sungai-sungai dan drainase tak mampu lagi menampung air. Karena itu, menormalisasi sungai dan drainase ialah solusi yang mau tidak mau harus dijalankan dengan sepenuh hati.

Dalam suasana demikian, sangat tidak patut jika bencana diseret-seret ke ranah politik. Amat tidak elok jika banjir yang sebenarnya musibah lantas dianggap sebagai ‘berkah’ untuk menyerang lawan politik di tahun politik ini.

Jika menilik tingkat keparahan banjir, terendamnya ruas Tol Ngawi-Kertosono memang sulit dihindari. Yang terpenting, ke depan kecerdasan kita mesti bisa diunggulkan untuk meredam amuk alam sehingga permukiman dan tol tak lagi kebanjiran.

Jika mau, kita sebenarnya mampu. Pengalaman menunjukkan Tol Bandara Soekarno-Hatta beberapa kali pernah tenggelam, tetapi sekarang bebas banjir berkat berbagai upaya yang dilakukan. Begitu pula dengan Tol Jakarta-Merak yang beberapa tahun silam kerap putus akibat banjir, kini aman-aman saja.

Bencana semestinya disambut dengan empati, berlanjut pada introspeksi, evaluasi, lalu mendapatkan solusi. Sungguh sesat pikir jika bencana dipolitisasi.