Editorial: Politisasi Korupsi

berbagi di:
Parbowo ketika menjadi pembicara di forum internasional Singapura. Foto: Merdeka.com

Parbowo ketika menjadi pembicara di forum internasional Singapura. Foto: Merdeka.com

 

Pantang bagi siapa pun, apalagi yang mengaku sebagai patriot bangsa, menjelek-jelekkan negara termasuk dengan menguar masalah korupsi. Terlebih jika hal itu dilakukan untuk sekadar menarik simpati dan dukungan internasional demi memenangi kontestasi politik dalam negeri.
Korupsi bertampang seram menakutkan, tetapi buat sebagian orang ia terlihat molek sebagai bahan jualan. Korupsi yang menjadi musuh nomor satu bagi seluruh anak negeri bahkan menjadi komoditas untuk mempromosikan diri di luar negeri.

Adalah Prabowo Subianto yang mengangkat persoalan korupsi di Republik ini di forum internasional. Saat menjadi pembicara utama di forum The World in 2019 Gala Dinner yang dihelat majalah The Economist di Singapura, Selasa (27/12), Capres nomor urut 02 itu mengumbar pernyataan perihal betapa dahsyatnya korupsi merusak Indonesia.

Menurut Prabowo, isu utama di Indonesia sekarang ialah maraknya korupsi yang sudah seperti kanker stadium empat. Dia utarakan pula bahwa yang dibutuhkan Indonesia ialah membentuk tim anak bangsa terbaik dengan integritas tinggi untuk melakukan reformasi dan membentuk pemerintahan yang bersih dan antikorupsi.

Dari sisi materi, narasi yang disampaikan Prabowo bisa jadi benar adanya. Memang, mustahil disangkal bahwa korupsi telah sedemikian ganas menggerogoti pilar-pilar bangsa. Tiada lagi sendi kehidupan di negeri ini yang steril dari korupsi. Tak ada satu pun organ negara yang masih imun dari korupsi. Semua, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, telah tercemar oleh virus mematikan bernama korupsi.

Indeks korupsi Indonesia tak juga menunjukkan perbaikan signifikan. Menurut hasil survei Transparency International pada 2017, misalnya, kita turun enam level ke peringkat ke-96 dunia. Indonesia bahkan berada di bawah Timor Leste yang merupakan bekas provinsi kita.

Dengan semua data dan fakta yang ada, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengakui bahwa korupsi di negeri ini sudah berada di stadium akut, sangat akut. Namun, kita juga mesti mengamini bahwa korupsi yang kian menggurita sekarang ialah bagian dari kegagalan rezim di masa silam dalam mencegah dan memeranginya. Pun, kita mesti jujur mengatakan pemerintahan saat ini telah berupaya keras menekan korupsi meski hasilnya belum menggembirakan.

Lebih dari itu, amat tidak bijak jika korupsi diumbar ke komunitas dunia. Korupsi ialah borok dan aib bangsa yang tak perlu diwartakan ke negara-negara tetangga.

Mengumbar korupsi ke para pebisnis dan pemimpin dunia ialah promosi sangat buruk yang bisa berdampak serius, sangat serius, bagi masa depan bangsa. Ia bisa menjadi penghalang investasi karena pada hakikatnya investor membenci negara-negara yang korup.

Pantang bagi siapa pun, apalagi yang mengaku sebagai patriot bangsa, menjelek-jelekkan negara termasuk dengan menguar masalah korupsi. Terlebih jika hal itu dilakukan untuk sekadar menarik simpati dan dukungan internasional demi memenangi kontestasi politik dalam negeri.

Biarkan korupsi menjadi urusan dalam negeri yang mutlak disikapi dengan kepedulian level tertinggi tanpa harus dipamer-pamerkan di luar negeri. Korupsi wajib dibasmi, dan bukan untuk dipolitisasi. Elok nian bila Capres mengumbar visi, misi, dan programnya untuk memberantas korupsi.