Editorial: Proyek Mangkrak, NTT Mangkrak

berbagi di:
foto-hal-01-proyek-pembangunan-manumen-pancasila-di-desa-nitneo-kecamatan-kupang-barat-kabupaten-kupang-belum-selesai-di-kerjakan-selasa-12-3-nahor-fatbanu

Pembangunan monumen Pancasila di Desa Nitneo Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang yang belum selesai dikerjakan pada Selasa (12/3). Foto: Nahor Fatbanu/VN

 

 

Keterlambatan penyelesaiannya proyek adalah soal hakiki, yakni etos kerja. Impian NTT keluar dari ketertinggalan di berbagai lini hanya bisa terwujud dengan revolusi etos kerja.

Era pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jufuf Kalla dianggap era kemajuan. Sebab, di tangan mereka pekerjaan-pekerjaan negara berjalan efektif dan efisien.

Rezim ini pun menyedot perhatian. Oleh Jusuf Kalla, Jokowi dianggap presiden anti-proyek-proyek mangkrak. Sebab, proyek-proyek negara dipantaunya hingga tuntas. Dari peletakan batu pertama hingga peresmian. Hampir seluruh mega proyek diperiksanya dengan cara itu.

Presiden, mantan tukang mebel itu, pun dinilai jauh lebih baik ketimbang presiden-presiden sebelumnya, khususnya era Presiden SBY yang dikenal karena mangkraknya Wisma Atlet Hambalang dan beberapa proyek lainnya.

Itu cerita di pusat. Bagaimana di daerah, khususnya di NTT? Ada dua proyek besar yang terancam mangkrak. Yakni proyek pembangunan arena pameran NTT Fair di kawasan Bimoku Kota Kupang senilai hampir Rp 30 miliar dan pembangunan Monumen Pancasila di Desa Nitneo, Kupang Barat senilai Rp 28 miliar lebih.

Kedua proyek yang memakan anggaran hampir Rp 60 miliar tersebut dinilai kemungkinan menuju mangkrak oleh karena tidak diselesaikan sesuai rencana. Di atas kertas, keduanya harus diselesaikan pada Desember 2018.

Catatan pentingnya sederhana saja. Jika NTT mau maju, maka pekerjaan kenegaraan semacam ini harus efektif dan efisien. Etos kerja Pemda dan seluruh Pemkab/Pemkot sedapat mungkin mengikuti etos kerja Pempus era Jokowi-JK.

Sebuah proyek wajib dan harus dipantau dari awal hingga akhir. Peluang mangkraknya pembangunan kedua proyek tersebut bisa saja tidak merugikan keuangan daerah. Sebab, kontraktor siap dan memang harus bertanggung jawab untuk semua kerugian.

Namun, keterlambatan penyelesaiannya proyek adalah soal hakiki, yakni etos kerja. Impian NTT keluar dari ketertinggalan di berbagai lini hanya bisa terwujud dengan revolusi etos kerja.

Semoga Pemda segera turun tangan agar kedua proyek tersebut segera diselesaikan. Daerah ini tergolong daerah yang masih merangkak oleh karena keterbelakangan hampir di semua bidang, kecuali potensi sumber daya alam.

Percepatan pembangunan guna mencapai kesejahteraan hanya bisa dicapai dengan revolusi etos kerja. Semua proyek negara/daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien. Rumusnya ada pada perhatian dan pantauan penuh seluruh jajaran Pemda. Semoga!