Editorial : Sebatas Sensasi

berbagi di:
kampanye

Wacana yang muncul ialah kampanye menjadi ajang saling bantah dan saling serang. Kampanye lebih diwarnai kegaduhan yang tak substantif yang tidak berbasis data dan fakta.

 
Masa kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 telah berjalan lebih dari dua bulan. Yang menyeruak di ranah publik masih sebatas narasi-narasi sensasional yang nirsubstansi. Tak jarang bertebaran pula diksi-diksi yang mengarah ke hoaks dan politik identitas.

Substansi kampanye yang berbasis program, baik dari pasangan calon presiden ataupun partai politik (parpol) masih minim, bahkan hampir tidak ada. Karena itu, wacana yang muncul ialah kampanye menjadi ajang saling bantah dan saling serang. Kampanye lebih diwarnai kegaduhan yang tak substantif yang tidak berbasis data dan fakta.

Kampanye hanya diisi dengan hal-hal berbau emosional, tidak rasional, isu-isu tidak bermutu. Sensasi soal tempe setipis kartu ATM, tampang Boyolali bersahutan dengan diksi 99 persen rakyat hidup susah, dan uang Rp 50 ribu enggak bisa buat beli apa-apa.

Belum lagi kembali bertebaran di media sosial makian-makian seperti kafir, antek PKI, aseng/asing, dan tudingan mengkriminalisasi ulama kepada Capres Joko Widodo membuat kampanye makin runyam.

Mau tidak mau, narasi yang disampaikan tim kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin juga sepadan. Ketika publik disajikan narasi ketakutan, respons yang muncul menggunakan analogi politik genderuwo dan sontoloyo. Ketika dihantam dengan hoaks, diksi tabok yang dipakai.

Pemilih digiring untuk mengedepankan sisi emosional dalam memilih calon pemimpin jika dibandingkan dengan rasionalitas. Padahal, idealnya, demokrasi langsung yang berkualitas akan terwujud jika rakyat memilih pemimpin dengan rasionalitasnya.

Sebuah ironi, di era yang semakin modern, pendidikan tinggi, mobilitas, serta teknologi canggih, politik primordial masih laris. Itu disebabkan cara seperti itu dinilai paling praktis, murah, dan gampang untuk digunakan merebut simpati rakyat secara emosional.

Semestinya para elite politik ini sadar bahwa mereka punya tanggung jawab moral memberikan pendidikan politik yang bermutu bagi pemilih. Dengan demikian, publik mampu lebih mengedepankan rasionalitas mereka dalam menentukan pilihan politik. Lebih mempertimbangkan sisi kualitas serta program yang ditawarkan dalam memilih calon pemimpin mereka ketimbang sentimen emosional semata.

Untuk itulah, semua pihak, tidak terkecuali KPU, punya tanggung jawab besar untuk mewujudkan demokrasi berkualitas, yang diisi dengan kampanye bermutu, tanpa hoaks. Tidak berlebihan jika publik menuntut KPU proaktif menyajikan informasi yang benar bagi publik. Tidak keliru jika KPU menyampaikan bahwa semua kandidat yang ditetapkan tidak terikat dengan organisasi terlarang seperti PKI.

Begitu juga dengan Bawaslu yang wajib menegakkan aturan pemilu untuk memberantas hoaks dan kampanye hitam. Jangan biarkan kampanye berisi wacana bobrok karena hanya akan membuat kualitas demokrasi kita jeblok.