Editorial : Singkirkan Birokrasi Transaksional

berbagi di:
download

Singkirkan semua birokrasi transaksional. Rakyat tak butuh “diberi ikan”. Mereka hanya membutuhkan kepastian pelaksanaan hukum dan undang-undang.

 

 

Masalah kepatuhan pada aturan? Di negeri ini, masalah tersebut menimpa hampir semua sektor. Dari sektor pertambangan, perhotelan, pertanian, kuliner, hingga sektor lainnya. Dari masalah iZin usaha hingga perlindungan terhadap konsumen. Sebab, aturan bisa dipermainkan.

Aturan bahkan kerap dipakai sebagai alat transaksi guna meraup keuntungan pribadi. Rupanya dalam wujud sogok-menyogok guna mendapat sertifikat.

Satu sorotan tertuju pada soal sertifikasi usaha-usaha kuliner di kota Kupang. Di sini ada 649 rumah makan. Dari jumlah itu, ada 183 berstatus legal, sementara 301 lainnya tengah dalam proses perpanjangan sertifikat layak sehat. Dan 165 lainnya belum mengantongi sertifikat layak sehat. Artinya 165 usaha kuliner ini illegal.

Pusat soal hanya ada pada urusan legal atau tidak legal dan sehat atau tidak sehat? Urusan hanya semata pada perjuangan warga pengusaha mendapat secarik kertas sertifikat?

Legal dan illegal itu masalah. Lebih besar lagi masalah sehat atau tidak sehatnya usaha-usaha kuliner itu. Sebab, itu masalah kehidupan dan kematian para konsumen. Kedua masalah itu semua orang tahu dan paham.

Namun, di atas masalah itu ada masalah besar lain yang mengepalai kedua masalah tersebut, yakni di negeri ini urusan sertifikasi/legalitas seringkali transaksional. Di sana ada permainan antara “si pemeras” dan “yang diperas”.

Demikian halnya di Kota Kupang. Usaha-usaha kuliner diduga kerap dijadikan sebagai “sarangpemerasan” oleh oknum-oknum yang memegang wewenang. Ambillah contoh dari masalah-masalah seperti parkiran, kuliner jalanan, lapak jualan di pasar-pasar, hingga urusan-urusan besar seperti pembangunan hotel-hotel, tempat-tempat hiburan, restoran-restoran besar dan lain sebagainya. Proses legalisasinya nyaris tidak pernah luput dari transaksi-transaksi gelap, dari yang kecil hingga yang besar.

Jika kita mau mengubah segala hal, maka rumus kerjanya harus dari atas. Rakyat tidak bisa atau sekurang-kurangnya tidak memiliki akses untuk melakukan perubahan besar. Sebab, yang memegang kendali keadaan adalah mereka yang memegang wewenang, yakni pemerintah. Dari presiden, gubernur, bupati hingga kepala desa. Singkirkan semua birokrasi transaksional. Rakyat tak butuh “diberi ikan”. Mereka hanya membutuhkan kepastian pelaksanaan hukum dan undang-undang. Mari berubah!