Gaji DPRD Kota Turun Lima Persen

berbagi di:
ilustrasi uang

 

 

Leksi Salukh

Gaji pimpinan dan anggota DPRD Kota Kupang kembali turun dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menetapkan Kota Kupang dalam klaster kemampuan keuangan daerah rendah.

“Memang pada sidang pertengahan Agustus 2017 lalu, ditetapkan kenaikan gaji DPRD Kota Kupang, namum dalam perjalanan kembali turun,” ucap Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Kupang, Adrianus Lusi menjawab pertanyaan VN di ruang kerjannya. Senin (26/2).

Dia menjelaskan, Kota Kupang sempat ditetapkan dalam klaster keuangan daerah sedang dan berlangsung sejak Agustus 2017 lalu sehingga gaji Dewan Kota naik dan sempat direaliasasikan selama dua bulan. Namun, keputusan Mendagri yang terbaru pada November 2017 dimana Kota Kupang masuk kategori rendah, maka gaji Dewan kembali turun.

Penurunan gaji Dewan, kata dia, sekitar 5 persen dari sebelumnya.

“Memang berkurang dari kondisi sebelumnya,” tuturnya tanpa menjelaskan secara detail.

Menurutnya, sesuai Surat Edaran Mendagri klaster keuangan daerah rendah dan gaji Dewan mengalami penurunan, maka anggota Dewan yang sudah menerima gaji sesuai sebelumnya, harus mengembalikan sisanya dengan cara dicicil. Sebab, kesalahan bukan pada pihak anggota Dewan, namun perubahan regulasi di Pusat.

“Saya memang konsultasi dengan TAPD, awalnya dan itu ada regulasi yang menjadi dasar hukum, tapi seiring berjalannya waktu malah Kota Kupang dikategorikan kembali rendah dan itu berakibat pada berkurangnya gaji DPRD,” ujarnya.

Sejak November 2017 lalu, pembayaran gaji DPRD Kota Kupang sudah disesuaikan dengan edaran terbaru Mendagri. “Kita ikut petunjuk Pusat. Jadi sejak November gaji Dewan kembali disesuaikan dengan klaster rendah dan bulan sedang. Jadi ada pengurangan nominal gaji,” ucapnya.

Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe mengakui adanya penurunan gaji anggota DPRD. “Memang sudah ketentuannya. Dasarnya surat Mendagri, ya harus diterima, meski dengan berat hati, daripada bermasalah di kemudian hari,” ucapnya.

Dia mengaku, sebagai ketua Dewan biaya operasional berkurang dari semula yang naik menjadi Rp 7 juta dan kini berkurang menjadi Rp 3 juta. “Ya benar ada pengurungan gaji. Sempat dikeluhkan tapi jauh lebih aman daripada nanti bermasalah,” katanya.

Beberapa anggota DPRD Kota Kupang yang enggan menyebutkan nama mengaku penurunan gaji sudah berlangsung sejak November 2017. “Jauh lebih baik tidak dinaikkan sama sekali, daripada naik sebentar langsung turun lagi dan kita harus kembalikan, tapi untung nominalnnya tidak begitu besar, karena baru dua bulan terima,” katanya. (lys/E-1)