Gubernur VBL Minta Bupati Terus Bentuk BumDes

berbagi di:
Gubernur NTT Terpilih Viktor Bungtilu Laiskodat sedang melihat beberapa contoh produk dari daun kelor di arena pameran pembangunan Kupang. Foto: Nahor Fatbanu/VN

Gubernur NTT Terpilih Viktor Bungtilu Laiskodat sedang melihat beberapa contoh produk dari daun kelor di arena pameran pembangunan Kupang. Foto: Nahor Fatbanu/VN

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) telah meminta para bupati mendorong pembentukan dan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap desa. Permintaan tersebut disampaikan Gubernur NTT secara tertulis melalui surat BU.410/22/DPMD/2018.

Dalam surat itu, Gubernur VBL mengungkapkan, pendirian BUMDes tentu untuk meningkatkan perekonomian dan peningkatan pendapatan masyarakat di desa dan pendapatan asli desa (PAD). Selain itu, pendirian BUMDes juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Dia mengatakan, meskipun pendirian BUMDes sudah ada di setiap kabupaten, namun persebarannya belum merata sesuai potensi dan sumber daya alam di desa. Menurut Gubernur VBL, potensi harus diperhatikan secara serius oleh para bupati.

“Terkait ini diminta perhatian para bupati-bupati untuk terus mendorong pembentukan dan pendirian BUM Desa di masing-masing wilayah dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku,” katanya.
Kaji Potensi
Semetara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi NTT, Florianus Mekeng yang dihubungi VN, Senin (3/12) mengatakan, pihaknya tengah melakukan kajian potensi BUMDes NTT tahun 2018 yang bertujuan mengetahui potensi yang ada di desa sebagai sumber daya terpendam yang mampu menjadi daya ungkit perekonomian masyarakat desa.

Selain itu, ungkapnya, melakukan analisa, mencari solusi dan merumuskan serta menyusun rekomendasi kebijakan baru/penyempurnaan kebijakan yang lebih tepat yang sesuai dengan harapan salah satu program prioritas NTT Bangkit.

“Jadi ada empat lokasi yang jadi kajian tim potensi BUMDes, yaitu Kabupaten Alor yaitu Desa Wolwal dan Desa Loba Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Lembata Desa Lamalera Kecamatan Wulandoni, Kabupaten TTS Desa Nenas dan Desa Mutis Kecamatan Fatumnasi serta Kabupaten Sumba Timur Desa Praimadita Kecamatan Karera,” ujarnya.

Florianus mengatakan, tim kajian terdiri dari Dinas PMD Provinsi NTT, Bappeda Provinsi NTT, dan Dinas Pariwisata Provinsi NTT masing-masing sebanyak lima orang. Selain itu, terdapat tim percepatan pembangunan NTT Bangkit dan Undana Kupang.

Ia menambahkan, aspek yang dikaji antara lain penguatan kapasitas SDM BUMDes yang masih terbatas, penguatan kelembagaan, status badan hukum, pemahanan BUMDes yang masih terbatas, termasuk peningkatan kapasitas dan pelatihan, dukungan sarana prasarana, intervensi modal bagi BUMDes.

Selain itu, peningkatan kapasitas dan pelatihan dukungan sarpras, intervenasi modal bagi BUMDes dan mendorong serta merangsa masyarakat terlibat dalam usaha kegiatan BUMDes serta mendorong dan membangun kerja sama dengan pihak luar.

“Termasuk membangun jejaring antar BUMDes dan BUMDes bersama dengan lingkup usaha berbasis ekonomi masyarakat dan wisata desa melalui Prudesa dan PrukadaDes,” ungkapnya.

Florianus mengatakan, BUMDes yang tersebar di daerah umumnya menggeluti usaha pedagangan hasil bumi, kios/sembako, air minum/air bersih, industri kecil/rumah tangga dan koperasi (simpan pinjam).
Selain itu, usaha lainnya antara lain ternak, jasa angkutan, cetak batako, sewa peralatan pesta, pengolahan kopi bubuk, pariwisata, penjualan obat tanaman/pupuk dan pengolahan hasil laut serta komoditi holtikultura. (pol/C-1)