Guru Honorer Setengah Legal

berbagi di:
ilustrasi honorer

Meski berperan sangat penting, jujur diakui, tak selamanya guru beruntung. Banyak guru bernasib buntung, terutama yang berstatus honorer.

 
Dunia kini berkembang amat pesat. Digitalisasi pendidikan boleh-boleh saja membawa perubahan besar yang menyebabkan ruang kelas bukan lagi satu-satunya tempat menimba ilmu. Akan tetapi, peran guru tidak pernah tergantikan oleh mesin secanggih apa pun.

Peran guru tidak tergantikan karena diperlukan untuk membentuk karakter anak didik dengan budi pekerti, toleransi, dan nilai-nilai kebajikan. Mesin secanggih apa pun tidak bisa menggantikan peran guru untuk memanusiakan manusia. Hanya guru, yang mampu menumbuhkan empati sosial, membangun imajinasi dan kreativitas, serta mengukuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam diri anak didik.

Pengakuan atas peran guru itu disampaikan Presiden Joko Widodo pada Peringatan Hari Guru dan Hari Jadi Ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) bertema di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu (1/12).

Meski berperan sangat penting, jujur diakui, tak selamanya guru beruntung. Banyak guru bernasib buntung, terutama yang berstatus honorer.

Keberadaan guru honorer sesungguhnya berstatus setengah legal. Disebut setengah legal karena pemerintah sejak 2005 melarang sekolah mengangkat guru honorer. Ketentuan itu dipertegas lagi dengan Surat Edaran Mendagri 2013 yang melarang instansi pendidikan mengangkat tenaga honorer.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saat ini jumlah guru secara nasional ada sekitar 3,017 juta orang. Jumlah tersebut meliputi guru dengan status PNS dan honorer baik di sekolah negeri maupun swasta. Guru bukan PNS di sekolah negeri 735 ribu, guru bukan PNS di sekolah swasta 790 ribu. Total guru bukan PNS 1,5 juta orang, sedangkan guru PNS di sekolah negeri dan swasta 1,4 juta orang.

Sesungguhnya pemerintah menghadapi dilema. Saban kali ada penerimaan PNS, para guru honorer berdemo menuntut diangkat menjadi PNS. Hanya, pemerintah terbentur regulasi dimana UU tentang ASN mengharuskan rekrutmen PNS melewati jalur seleksi. Tidak ada ruang pengangkatan otomatis.

Presiden Jokowi sudah mengumumkan jalan keluar atas dilema itu, yaitu dengan menerbitkan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PP 49 bisa disebut sebagai kado untuk guru honorer di Hari Guru. Guru honorer yang tidak lolos tes PNS atau tidak memenuhi syarat menjadi PNS bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah. Mereka akan mendapat gaji layak seperti PNS, tetapi tidak mendapatkan uang pensiun.

Harus tegas dikatakan bahwa PP 49/2018 merupakan solusi terbaik bagi guru honorer yang setengah legal itu menjadi sepenuhnya legal sesuai Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Pasal itu menyebutkan ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Kita berharap, guru honorer dikontrak hingga batas masa pensiun dan mereka layak menerima upah setara PNS.