Hemat Biaya, Pemkot Kupang Tak Lagi Gunakan Pengacara Lima Tahunan

berbagi di:
ilustrasi dacing hukum

 

Leksi Salukh

Tahun ini, Pemerintah Kota Kupang, NTT memutuskan tidak lagi mengunakan jasa kuasa hukum atau pengacara dengan alasan menghemat biaya.

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang, Alan Girsang kepada VN, Selasa (27/2) mengatakan mekanisme dalam menggunakan jasa pengacara oleh pemerintah Kota Kupang sudah diubah.

“Pak Wali Kota sudah ubah kebijakan ini, jadi kontrak pengacara hanya ketika ada kasus,” katanya.

Ia menjelaskan, sebelumnya Pemkot Kupang melakukan kontrak dengan salah satu lembaga pengacara selama lima tahun. Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pengacara diperbaharui setiap tahun sesuai ketersedian anggaran.

“Kalau dulu hanya dengan satu lembaga saja, selama lima tahun dengan setiap tahun perbarui administrasinya seperti PKS. Sekarang sudah diubah dengan cara gantian pengancara, bukan satu lembaga saja,” tuturnya.

Bahkan, ujarnya, sistem pergantian jasa pengcara sesuai dengan kasus yang terjadi. Alasannya, agar setiap pengacara menangani kasus sesuai dengan basic ilmu.

“Pak Wali Kota mau, ketika ada kasus kita hubungi pengacara dan yang menangangi kuasa hukum yang memiliki latar belakang sesuai kasus yang terjadi agar lebih efesien,” tuturnya.

Ia menjelasakan dalam tahun ini saja, Wali Kota Kupang sudah mengeluarkan empat SK untuk penanganan empat perkara perdata dan Tata Usaha Negara dan Kasus di Ruang Wakil Wali Kota.

“Sekarang SK penunjukan dibuat sesuai nomor perkara dan yang menangani sekarang adalah Nikolaus Ke Lomi dan Novan Manafe,” tuturnya.

Ia mengaku tidak mengingat persis alokasi anggaran untuk pembiayaan honor jasa pengacara di tahun 2018, namun alokasi anggaran dipersiapkan untuk 10 perkara.

“Kita hanya alokasi anggaran untuk 10 perkara. Delapan perkara sudah dialokasi di anggaran murni, sedangkan dua biasanya pada perubahan anggaran,” ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi I DPRD Kota KUpang, Padron Paulus mengatakan persiapan anggaran untuk biaya persiapan jasa pengacara sudah sesuai aturan. Ia mengaku Komisi I DPRD Kota Kupang telah mengetahui dan menyetujuinya.

“Ada aturannya sebagai dasar hukum, sehingga dialokasikan anggaran untuk itu,” katanya.(bev/ol)