Imigran Bakal Direlokasi ke Pulau Ndana

berbagi di:
41611777_10156654074451575_7605782135072358400_n

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat saat mengunjungi Pulau Ndana, Rote.

 
Dikson Neolaka

Para imigran yang selama ini berada di beberapa tempat penampungan di Kota Kupang akan direlokasi ke Pulau Ndana, Rote Ndao.

Hal ini disampaikan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat menanggapi kekhawatiran terkait dampak sosial yang bisa terjadi karena keberadaan para imigran yang mulai meresahkan masyarakat.

Gubernur VNL mengatakan sudah meminta pemerintah dan masyarakat Rote Ndao agar mengizinkan Pulau Ndana digunakan sebagai tempat menampung para imigran ilegal.

Permohonan Gubernur VBL itu disampaikan saat bertatap muka dengan jajaran Pemkab Rote Ndao, unsur Forkopimda dan masyarakat Rote Ndao di Gereja Pniel Oenggaut, Kecamatan Rote Barat, Kamis (13/9) kemarin.

Pemprov, kata VBL, akan secara resmi meminta kepada Pemkab dan masyarakat Rote Ndao agar Pulau Ndana disewa oleh Lembaga PBB yakni International Organization of Migration (IOM) untuk menampung para imigran yang kebanyakan beraasa dari Timur Tengah dan Afghanistan itu.
“Semua rencana ini tidak bisa terlaksana kalau masyarakat Rote Ndao tidak memberikan izin,” katanya.

Dalam waktu dekat, Gubernur VBL akan mengundang Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Rote Ndao serta tokoh masyarakat, untuk membicarakan hal ini secara tertutup.

“Apabila masyarakat dan pemerintah menyetujui, maka saya akan menyampaikannya ke Presiden. Mengapa saya perlu lakukan pertemuan karena harus ada kesamaan pemahaman akan tujuan besar di balik
penempatan para imigran ini. Karena itu, saya memohon izin kepada masyarakat Rote Ndao agar bisa menyetujui rencana ini,” ucapnya.

Ia menambahkan, Pulau Ndana dan Rote Ndao secara keseluruhan, berbatasan wilayah perairan dengan Australia. Dan ke depan, akan dibuka jalur perdagangan Kupang-Darwin.

“Sebab, jarak tempuh Kupang-Darwin hanya satu jam 40 menit, daripada kita ke barat (Jawa), dimana Kupang-Jakarta ditempuh dengan waktu terbang 2-3 jam.

Dengan jalur perdagangan selatan-selatan ini, masyarakat Rote Ndao akan merasakan manfaatnya.

“Karena itu, saya meminta Bupati, anggota Dewan dan para maneleo serta masyarakat agar memberikan izin bagi Pemprov untuk merelokasi saudara saudara kita para imigran ke Pulau Ndana,” ujar VBL.

Bupati Rote Ndao, Leonard Haning kepada VN mengatakan pihaknya mendukung rencana Pemprov merelokasi para imigran ke Pulau Ndana di Kecamatan Rote Barat Daya.

“Tapi kita butuh waktu untuk bicara dengan masyarakat Rote Barat Daya dan Rote Barat, para maneleo dan semua unsur terkait untuk satukan pemikiran,” katanya.

Tarpisah , Wagub NTT Josef A Nae Soi (JNS) ketika menerima kunjungan pihak Kedutaan Besar Australia dalam hal ini diwakili Peter Simojongki, Sekretaris II Bidang Ekonomi, Kedutaan Besar Australia, Rabu (12/9) di Ruang Rapat Gedung Sasando kantor Gubernur NTT juga menyinggung persoalan imigran ilegal.

Kepada Peter Simojongki, Wagub JNS juga menyatakan bahwa masalah imigran ilegal juga menjadi perhatian serius kedua negara yaitu Indonesia (NTT) dan Pemerintah Australia.

“Kami berharap dengan letak geografis yang sangat dekat antara NTT dan Australia, komunikasi antara dua wilayah ini akan semakin baik ke depannya. Terutama dalam membangun kerja sama yang bersifat simbiosis mutualisme. Apalagi selama ini, NTT menjadi tempat penampungan para imigran gelap yang akan ke Australia. Menurut Wakil Dubes Australia, kalau tidak ditahan di NTT, para imigran ini dapat mendatangkan masalah bagi Australia,” kata JNS.
DPRD Dukung
Kalangan DPRD NTT menyatakan mendukung rencana Gubernur VBL untuk mengatasi persoalan keberadaan imigran ilegal di NTT. Sebab, para imigran tidak boleh terlalu lama di NTT.

“Ya kita sesuaikan dengan sikap gubernur. Yang paling mereka harus dikembalikan sesuai dengan aturan yang ada,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Yunus Takandewa, kemarin.

Yunus optimis, Gubernur VBL tentu sudah mempunyai rencana yang matang untuk mengatasi persoalan imigrasi di NTT.

“Ya di DPRD sendiri memang dari pidato perdana, beliau belum detail memberikan arahan atau gambaran umum terkait dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan strategis beliau. Tetapi pasti sudah punya agenda soal itu. Apapaun langkah pemerintah kita support,” katanya.

Ketua Komisi I DPRD NTT Proklamasi Ebu Tho yang dihubungi tadi malam, mengatakan, untuk mengatasi masalah imigran ilegal, perlu koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

“Kita harapkan Pemerintah Pusat betul-betul memperhatikan secara serius, di Kemenlu dan aspek hukum dan HAM-nya seperti apa. Jadi perlu ada komunikasi dengan Pemerintah Pusat untuk mencari jalan keluar,” katanya.

Ia mengatakan, Pemprov harus serius terkait masalah ini, khususnya data para imigran. “Kita harus tahu betul identitas mereka, apakah imigran murni atau imigran yang ada dimensi lain itu yang perlu diteliti juga aparat keamanan. Jangan sampai disusupi yang berkaitan dengan teroris dan lain-lain. Oleh karena itu aspek security dulu dan berkaitan dengan pemondokan kemudian logistik, fasilitas penunjangan lainnya,” katanya.

Menurutnya, Dewan akan mendukung kebijakan yang ditempuh Pemprov NTT untuk mengatasi persoalan imigran ilegal ini.

“Jadi tentu kita mengharapkan Pak Gubernur yang baru betul-betul memberikan perhatian dan melakukan komunikasi dengan Pusat untuk menjamin supaya betul-betul mereka ini apakah mau dikirim kembali ke negara asalnya atau memang disalurkan ke negara tujuannya Australia atau Selandia Baru,” pungkasnya. (mg-16/pol/S-1)