Jaksa Dakwa Kades Limakoli Selewengkan Dana Desa

berbagi di:
2ilustrasi-dana-desa

 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Rote Ndao mendakwa mantan Kepala Desa Limakoli, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao, Jonathan Killa telah menyelewengkan Dana Desa Limakoli tahun anggaran 2013 lalu sebesar Rp 167.669.721. Dana itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Atas dugaan penyelewengan dana tersebut, Jonathan Killa kini duduk sebagai terdakwa dan diancam dengan dakwaan primer yakni pasal 2 ayat 1, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dakwaan subsideir yakni pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang yang sama.

Hal ini disampaikan JPU Kejari Rote Ndao Frengki M Radja dalam dakwaannya yang dibacakan dalam sidang perdana kasus ini yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Kupang, Kamis (6/12), yang dipimpin majelis hakim Prancis Sinaga (ketua), Fransisca Dari Paula Nino (anggota), dan Ibnu Kholik.

Terdakwa Jonathan Killa dalam persidangan ini didampingi oleh penasehat hukumnya, Reyza Djami.

Frengki Radja menguraikan, Jonathan Killa menjadi Kepala Desa Limakoli sejak tahun 2010, sesuai dengan keputusan Bupati Rote Ndao tertanggal 7 September 2010, dan pada Tahun Anggaran 2013, Desa Limakoli mengelola dana sebesar Rp 330.915.560. Namun dalam perjalanannya, Jonathan Killa menggunakan sebagian dana tersebut untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, Jonathan juga ikut mengadakan bahan material untuk pengerjaan perkerasan jalan Nitanggoen-Oebaan sepanjang 400 meter dengan anggaran sebesar Rp 36 juta, dari yang seharusnya Rp 45 juta, sebagaimana tertera dalam dokumen APBDes Desa Limakoli.

Pada pekerjaan pagar SD Nitanggoen, Jonathan Killa juga membangun kesepakatan dengan Zakarias Solu untuk pekerjaan tersebut dengan anggaran sebesar Rp 3.640.000, atau lebih rendah dari yang tertera dalam dokumen APBDes Desa Limakoli yakni sebesar Rp 8.543.000. “Untuk proyek tembok SD Nitanggoen dan perkerasan jalan Nitanggoen-Oebaan itu, terdakwa sendiri menangani langsung pengadaan material dan bahan bakar, tanpa nota pertanggungjawaban,” jelas Mantan Kasie Pidsus Kejari Timor Tengah Utara (TTU) ini.

Selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2013, terdakwa bersama Eka Adelci Longo melakukan penarikan tunai tunjangan lembaga kemasyarakatan sebesar Rp 14 juta, namun kemudian dana tersebut tidak diserahkan kepada bendahara, melainkan tetap dalam penguasaan terdakwa. “Ada juga anggaran untuk bantuan pupuk kepada petani sebesar Rp 3.120.000 yang dibelanjakan sendiri oleh terdakwa, namun tidak ada bukti belanjanya dan juga tidak ada bukti pembagian pupuk kepada petani,” jelasnya.

Ia menambahkan, ada juga dana sebesar Rp 50 juta yang ditarik terdakwa untuk kegiatan pertanian Desa Limakoli, namun terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp 1,5 juta untuk pembiayaan kegiatan pembersihan lahan di Dusun Nitanggoen, sedangkan sisanya sebesar Rp 48,5 juta tetap dikuasai terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Atas dakwaan tersebut, terdakwa Jonathan Killa melalui penasehat hukumnya, Reyza Djami mengakui menerima dakwaannya dan siap menjalani sidang selanjutnya, sehingga ketua majelis hakim menjadwalkan kembali sidang lanjutan kasus ini pada Kamis (13/12) mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. (mg-02/C-1)