Jasa Medis RSUD W.Z. Johannes Tahun 2018 masih Tertunggak Rp 15 Miliar

berbagi di:
RSUD W.Z. Johanes Kupang

RSUD W.Z. Johanes Kupang

 

 

Manajemen RSUD WZ Johannes Kupang akan merealisasikan pembayaran tunjangan jasa medis bulan Agustus 2018 kepada paramedis, dokter, dan karyawan umum di rumah sakit itu, 20 Februari mendatang.

Wakil Direktur Keuangan RSUD WZ Johannes, Daniel Dole usai menggelar pertemuan bersama Wakil Direktur Penunjang Pelayanan, dr Mina Sukri, Asisten I Setda NTT Mikael Fernandez dan Karo Ekonomi Setda NTT, Bartol Badar, Selasa (11/2) mengatakan BPJS Kesehatan Cabang Kupang baru membayar klaim dari RSUD WZ Johannes untuk bulan Agustus dan September 2018. Sisa klaim 2018 yang masih tertunggak sebesar Rp 15 miliar.

Menurutnya, RSUD WZ Johannes mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan Cabang Kupang setiap bulan pada tanggal 15 sehingga pihak BPJS harus membayar ke rumah sakit tersebut sebanyak Rp 5,5 miliar untuk pembayaran obat-obatan. Dari jumlah itu ada Rp 2,6 miliar yang akan digunakan untuk membayar jasa para medis dan dokter serta karyawan umum lainnya.

Ia mengatakan RSUD WZ Johannes baru memiliki Unit Klaim Pembayaran BPJS pada September 2018 lalu. Sebelum ada unit ini, proses pengajuan klaim ke BPJS macet di bulan Juni. Hingga saat ini, RSUD Johannes sudah melakukan klaim ke BPJS Kesehatan Kupang hingga bulan November 2018 dan yang sudah jatuh tempo adalah bulan Agustus dan September sehingga BPJS sudah membayar 11 miliar untuk rumah sakit tersebut.

Dia merincikan BPJS Kesehatan Cabang Kupang membayar klaim sebesar Rp 5,5 miliar untuk Agustus 2018 pada 3 Januari 2019. Selanjutnya untuk jatah September 2018 sudah dibayarkan BPJS Kupang pada 8 Februari 2019. Sisa nilai klaim jasa medis dan obat-obatan yang belum dibayarkan BPJS Kupang adalah Rp 15 miliar dari total satu tahun (2018) sebesar Rp 111 miliar.

“Besok, (hari ini 12/2) manajemen RSUD WZ Johannes Kupang juga akan melakukan presentase di hadapan Gubernur NTT terkait persoalan ini. Sehingga nanti akan diarahkan seperti apa agar ke depan tidak boleh lagi ada keterlambatan. Karena sesuai dengan Kerja Sama Operasional antara BPJS Kesehatan dan setiap rumah sakit itu pengklaiman harus dilakukan tanggal 15 setiap bulan,” pungkasnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang, Fauzi Ardiansyah melalui pesan WhatsApp, kemarin, menjelaskan, ia akan membuat surat pemberitahuan kepada seluruh rumah sakit bahwa telah ada pembayaran klaim, termasuk RSUD WZ Johannes.

“Ini supaya tidak simpang siur pemberitaannya, karena yang menjadi kewajiban untuk BPJS Kesehatan Kupang bayar adalah klaim yang sudah jatuh tempo. Sedangkan jika belum jatuh tempo, artinya belum menjadi kewajiban BPJS Kesehatan Kupang untuk bayar,” jelasnya.

Hingga saat ini, lanjut dia, klaim yang diajukan RSUD WZ Johannes ke BPJS Kesehatan Kupang, yang sudah dibayar baru sampai dengan pelayanan bulan November 2018.

Sementara itu, Ketua Ombusdman NTT Darius Beda Daton mengatakan, masalah pembagian jasa medis RSUD WZ Johannes yang sering dikeluhkan bukan karena keterlambatan membayar. Tetapi persoalannya adalah ketidakpuasan para medis adalah pada soal besaran jasa medis antara dokter ahli, dokter umum, serta perawat dan bidan.

“Ukuran besaran jasa medis dugaan saya belum dihitung berdasarkan beban kerja sehingga menimbulkan protes. Karena ada dokter yang jarang berada di rumah sakit, tetapi jasa mediknya lebih besar daripada yang setiap saat ada di rumah sakit. Karena itu, mungkin formula perhitungan jasa medik perlu didiskusikan bersama sehingga tidak menimbulkan persoalan,” jelas dia.

Tentang klaim dari rumah sakit, dia menjelaskan BPJS punya SOP harus membayar setelah 15 hari diklaim. “Masalahnya jika rumah sakit terlambat mengajukan klaim, tentu akan repot. Karena sekarang ini, klaim diverifikasi by sistem oleh verifikator BPJS sehingga tak butuh waktu lama,” ujarnya.

Namun harus diakui, mengelola RSUD Yohanes dengan 1.300 karyawan tentu sangat kompleks sehingga butuh manager handal. “Masalah RSUD WZ Johanes tak pernah selesai sejak dulu, bahkan dulu dokter malah demo manajemen rumah sakit,” ungkapnya.

Karena itu, menurut Darius, media massa berperan mendorong Pemprov terutama Gubernur NTT agar menjadikan RSUD WZ Johanes sebagai Rumah Sakit Pusat (RSP) seperti daerah lain.

Dengan menjadi RSP, soal anggaran dan managemen RSUD menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat sehingga APBD NTT untuk RSUD WZ Johannes bisa dialihkan untuk kepentingan pembangunan sektor lain.

“Karena, sangat tidak adil bagi warga NTT jika pemerintah pusat tidak investasi rumah sakit pusat di NTT karena daerah ini miskin. Sementara daerah lain yang sudah kaya saja banyak rumah sakit pusatnya atau banya diintervensi pemerintah pusat. Mestinya provinsi miskin seperti NTT ini yang seharusnya disubsidi,” pungkasnya. (mg-01/R-4)