Jefri Minta Hentikan Pengangkatan Honorer

berbagi di:
foto-hal-01-cover-091018-wali-kota-jefri

 

 

Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan pengangkatan tenaga honorer atau Pegawai Tidak Tetap (PTT).

“Akibat banyaknya honorer yang ada, maka saya minta supaya pengangkatan honorer khususnya dari kepala sekolah yang tidak ada kaitannya dengan pemerintah kota untuk dihentikan,” kata Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore, Senin, (8/10).

Menurutnya, tenaga honorer guru paling banyak direkrut sendiri oleh komite dan kepala sekolah untuk diperbantukan sebagai tenaga pengajar, namun tanpa diketahui Pemerintah Kota (Pemkot).

“Kadang sekolah menggunakan hak mereka untuk mengangkat orang-orang, baik itu komite maupun kepala sekolah, dan banyak honorer yang diangkat tanpa sepengetahuan dari pemerintah,” tambah Jefri.

Jumlah tenaga honorer khusus kategori II (K2) di Kota Kupang sebanyak 543 orang dengan klasifikasi tenaga administrasi 280 orang, tenaga guru 135 orang dan tenaga teknis 128 orang, belum dapat diakomodir menjadi PNS akibat terbentur dengan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 36 yang membatasi umur.

Sebelumnya, Ketua Forum Honorer K-2 Kota Kupang Zakarias di hadapan Wali Kota dan anggota DPRD Kota Kupang meminta supaya nasib para tenaga honor K-2 diperhatikan oleh Pemerintah dan DPRD kota Kupang. Untuk itu, dia meminta supaya Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore dan anggota DPRD Kota Kupang yang membuat surat pernyataan di hadapan mereka.

Permintaan tersebut lalu dijawab Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore dengan nada tinggi. Jefri mengatakan bahwa sebagai Wali Kota Kupang dirinya tidak mau ditekan oleh para tenaga honor. Untuk itu, Jefri mengambil jalan tengah dengan meminta forum membuat surat yang ditujukan ke Pemerintah Pusat lalu diperjuangkan bersama oleh Pemerintah dan DPRD Kota Kupang.

Ketua Komisi 1 DPRD Kota Kupang Padron Paulus, mengatakan, Dewan terus berupaya untuk membantu dan menolong para tenaga honor K-2. Namun terbentur aturan Pemerintah Pusat, maka Don Paulus meminta supaya aspirasi tertulis para tenaga honor supaya bisa disampaikan ke Pemerintah Pusat.

Hal yang sama pun dikemukakan anggota DPRD Kota Kupang Adi Tali. Menurut dia, sebaiknya anggota Forum Tenaga Honor K-2 Kota Kupang membuat surat supaya sama-sama diperjuangkan oleh Pemerintah dan DPRD Kota Kupang. Tidak bisa dipungkiri, jelas Adi Tali, bahwa Pemerintah Pusat memiliki yuridiksi dalam mengatur peoses rekruitmen CASN. (mi/yes/S-1)