Kesenjangan Tunjangan Medis, “Ketidakadilan” di RUSD W.Z. Johannis

berbagi di:
politik uang

 
Belum selesai rencana kapan pembangian lima bulan tunjangan jasa medis karyawan RSUD WZ Johannes Kupang, kini sudah beredar aroma tak sedap. Sejumlah karyawan dan perawat kembali menyuarakan “ketidakadilan” dalam pembagian tunjangan.

Mereka berharap Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) turun tangan dan membantu mengatasi kesenjangan pemberian tunjangan medis bagi 1.300-an karyawan di RS milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT itu.

Kepada VN akhir pekan lalu, sejumlah perawat menilai kasus lima bulan tidak menerima jasa medis adalah hal biasa yang selalu terjadi sepanjang 10 tahun terakhir. Menurut mereka, tunjangan jasa medis bisa menjadi virus yang mematikan karena rasa ketidakadilan bisa berimbas pada menurunnya etos kerja paramedis dan karyawan.

“Itu (terlambat bayar) sudah biasa. Tapi kami sampai sekarang menganggap tunjangan medis itu penyakit menahun yang diibaratkan virus. Virus ini harus dicari obatnya oleh Bapak Gubernur karena ada yang tidak adil. Masak ada karyawan yang sudah puluhan tahun bekerja dibayar sama dengan yang masa kerjanya baru lima tahun,” ungkap salah seorang perawat yang tidak mau namanya ditulis.

Ia menambahkan, ada karyawan yang bekerja dengan tingkat risiko tinggi (bisa tertular) di kamar operasi, cuci darah, laboratorium, kamar bersalin, atau IGD yang tanpa waktu dan pasiennya dalam kondisi mengenaskan, tapi jasa mediknya sangat kecil.

Seorang dokter menambahkan, pembagian jasa medik kepada dokter-dokter spesialis terlalu jauh perbedaannya dengan dokter umum sehingga kadang ada kecemburuan di antaran dokter. “Padahal ada dokter yang mete sampai pagi urus pasien berhari-hari. Tapi dokter yang lain sudah kerja di RS swasta, dapat jasa medik yang besar,” ujar sang dokter.

Ia menambahkan, sejak 1 Oktober 2015 lalu, insentif untuk dokter sudah naik di kisaran Rp 5 juta per bulan. Namun, masih insentif untuk jaga dokter umum di UGD dan di ruangan diperhatikan dan dibayarkan setiap bulan secara rutin.

“Tolong insentif dokter umum dinaikkan sehingga bisa adil. Tidak harus sama, tapi paling tidak ada kenaikkan. Karena bagaimana pun dokter umum yang pertama menyambut pasien di depan pintu dan menanganinya. Dokter spesialis baru datang jika ditelepon ada pasien,” ujar dokter tersebut.

 

Besaran Berbeda
Sementara itu, terkait besarana tunjangan jasa medis karyawan RSUD WZ Johannes Kupang, adalah bervariasi berdasarkan kinerja dan tingkat pendidikan. Jumlah yang harus dibayar per bulan berkisar antara Rp 1,3 juta hingga Rp 2,3 juta per orang.

Kepada VN, Sabtu (9/2) lalu, para perawat meminta namanya tidak dipublikasikan menjelaskan tunjangan jasa perawat senior mencapai RP 2 juta/bulan, sedangkan perawat junior dengan masa kerja belum
begitu lama mendapat Rp 1,3 juta/bulan. Perawat yang bertugas di ruang operasi, tunjangan jasa medis mencapai Rp 2,3 juta/bulan.

Menurut mereka, jumlah jasa medis per bulan itu sangat membantu mereka memenuhi kebutuhan hidup. Namun, mereka menyayangkan manejemen RSUD terlalu lamban, bahkan terkesan menahan hak mereka tersebut.

“Karena janji manajemen rumah sakit bayar uang jasa medis kami pada Desember 2018 lalu. Hanya terbentur dengan klaim yang terlambat dari pihak rumah sakit ke BPJS Cabang Kupang sehingga kami belum terima sampai saat ini,” ucap salah seorang perawat, dibenarkan yang lain.

Mereka meminta agar ke depan hal yang sama tak perlu terjadi lagi. Sebab, apa yang menjadi kewajiban mereka, yakni melayani pasien BPJS, sudah dilaksanakan dengan baik. “Tugas manajemen adalah bagaimana mengupayakan pengajuan klaim ke BPJS agar lancar pembayaran uang jasa ini. Kalau tidak akan menjadi keluhan setiap bulan dan bisa mempengaruhi kinerja,” ujar perawat yang lain.

Mereka berharap, minimal setiap tiga bulan ada pembayaran uang jasa medis. “Kalau tunda sampai lima bulan seperti ini, kami tidak bisa. Kami mohon paling tidak setiap tiga bulan manajemen bayar sebulan juga tidak apa-apa, yang penting ada pembayaran karena lumayan untuk biaya hidup bagi pegawai kecil seperti kami,” ujarnya.

 

Sesuai Kinerja
Wadir Keuangan Daniel Dole kepada VN sebelumnya, menjelaskan, jumlah para medis di rumah sakit tersebut sebanyak 800 orang. Ditambah dengan dokter dan para pegawai umum lain, total keseluruhan mencapai 1.300 orang. Kesemuanya itu belum menerima tunjangan jasa medis.

Daniel tidak menjelaskan secara detail besaran tunjangan jasa medis bagi setiap tenaga medis yang ada. Namun, kata dia, uang jasa medis berdasarkan kinerja setiap petugas medis dan para dokter.

“Karena besaran uang jasa mereka harus juga disesuaikan dengan tingkat pendidikan baik perawat dan dokter/dokter ahli. Pastinya tidak sama. Bahkan telah ada rumusnya untuk menghitung uang jasa medis itu,” jelasnya.

Kehabisan dana dari BPJS Pusat, kata dia, menjadi salah satu penyebab keterlambatan pembayaran klaim dari pihak rumah sakit.

Ia mengatakan besaran nilai klaim yang diajukan ke BPJS tergantung dari besaran pemakaian di rumah sakit.

“Jadi terkadang setiap bulan bisa para pasien BPJS hanya menggunakan fasilitas BPJS Rp 2 miliar, maka akan dihitung lagi obat-obatnya berapa, jasa dokter berapa, sisanya baru dibagi jasa para medis. Setiap bulan juga pengklaiman rumah sakit ke BPJS tidak selalu sama, terkadang hanya Rp 2 miliar kadang Rp 3 miliar, dan setelah BPJS bayar baru rumah sakit bayar uang jasa para medis setelah membayar obat ke farmasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Plt Direktur RSUD WZ Johannes, drg Dominikus Minggu Mere yang dikonfirmasi VN, kemarin, ke ponselnya, tidak merespons. Pesan konfirmasi yang dikirim melalui WhatsApp tidak dibalas meski sudah dibaca. Ditelpon pun tidak diangkat. (mg-01/paa/D-1)