Ketegasan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan TTU Diapresiasi

berbagi di:
Dolgen hasil sitaan. Foto: Gusty Amsikan
Gusty Amsikan
Mantan Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Wahli) Indonesia NTT mengapresiasi kinerja UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Kabupaten TTU, Nusa Tenggara Timur yang dengan tegas dan konsisten menyikapi kasus illegal logging. Ia berharap, ketegasan tersebySikap tegas dan konsisten tersebut diharapkan mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten agar mengungkap oknum atau kelompok yang berada di balik praktik ilegal logging tersebut. Pasalnya, jika ulah  oknum atau kelompok tak bertanggung jawab itu dibiarkan, maka masyarakat akan menuai bencana kekeringan air di musim kemarau dan longsor pada musim penghujan mendatang.
Hal tersebut disampaikan Matan Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Wahli) Indonesia NTT, Heribertus Naif, kepada VN, Minggu (30/7) di Kefamenanu.
Heri mengatakan pembalakan liar di sejumlah kawasan hutan di Kabupaten TTU adalah wujud kerakusan sekelompok orang. Untuk itu, ia sangat mengapresiasi UPT KPH TTU yang tegas dan konsisten menyikapi kasus ilegal logging. Sikap  ini diharapkan mendapat dukungan dari Pemkab TTU guna mengungkap keterlibatan siapa saja di balik praktik ilegal logging tersebut. Jika tidak, maka rakyat TTU akan menuai bencana kekeringan air pada musim kemarau dab longsor di musim hujan mendatang.
Menurut Heri, pihak UPT KPH TTU telah menjalankan peran dengan melakukan penangkapan. Untuk itu hendaknya bukti-bukti yang ada segera diserahkan ke Polres TTU untuk diproses. Pihak Polres TTU diharapkan memproses kasus ilegal logging secara profesional karena kasus tersebut menjadi salah satu prioritas kasus yang harus ditangani selain korupsi dan human trafficking.
“Polres TTU harus memproses hukum kasus ilegal loging untuk membuktikan kinerjanya di depan rakyat. Menurut saya harus dibangun komunikasi yang baik guna penuntasan kasus tersebut agar menimbulkan efek jera. Karena jika hutan TTU rusak, maka warga yang akan merasakan dampaknya,”ungkapnya.
Ia menambahkan masyarakat TTU pun tidak perlu takut dan harus bertanggung jawab mengawal proses hukum kasus illegal logging yang tengah berjalan. Pasalnya, dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, telah jelas diatur bahwa yang memperjuangkan lingkungan tidak bisa dipidanai atau dituntut secara perdata.
“Untuk itu sebagai rakyat yang cerdas, mari kita kawal proses hukum yang tengah berjalan. Jangan takut. Karena jelas diatur dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nomor 32 tahun 2009 bahwa yang memperjuangkan lingkungan tidak bisa  dipidanai atau dikenakan sanksi secara perdata,”pungkasnya.