Ketua DPRD NTT Siap Ladeni Gugatan Jimmy Sianto

berbagi di:
Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno

Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno

Jumal Hauteas

Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno dan ketiga wakilnya, Alexander Take Ofong, Gabriel Beri Binna, dan Yunus Takandewa siap menghadapi gugatan Anggota DPRD NTT Jimmy Sianto. Jimmy Sianto menggugat pimpinan DPD I Partai Hanura NTT, dan pimpinan DPRD NTT sebagai ikut tergugat, yang sudah dilaporkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang, beberapa waktu lalu.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno dalam rapat paripurna DPRD Provinsi NTT, Kamis (6/12) usai Jimmy Sianto dan sejumlah anggota DPRD NTT mempertanyakan status Jimmy Sianto yang tanpa fraksi di DPRD NTT, dan tidak mendapatkan dokumen sidang paripurna.

Ia menjelaskan, Pimpinan DPRD NTT memproses usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) untuk anggota DPRD NTT atas nama Jimmy Sianto menanggapi usulan PAW yang diusulkan pengurus DPD I Partai Hanura, kepemimpinan Refafi Gah.

“Kami mengusulkan proses PAW Pak Jimmy Sianto ke KPU Provinsi NTT, berdasarkan surat dari DPD I Partai Hanura NTT, sehingga kemudian mengusulkan PAW ini ke Mendagri melalui Gubernur NTT, dan saya mau tegaskan di sini, dalam proses ini, kami empat orang pimpinan DPRD NTT satu suara,” jelasnya.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, proses PAW ini didahului dengan pembacaan keputusan pimpinan DPRD NTT mengenai reposisi susunan Fraksi Partai Hanura di DPRD NTT beberapa waktu lalu, yang juga dihadiri oleh mantan Ketua Fraksi Partai Hanura, Jimmy Sianto.

“Proses ini kita lalui bersama dalam paripurna di ruangan ini, dan juga dihadiri pak Jimmy Sianto, sehingga beliau sempat menyampaikan pandangan-pandangannya sebelum akhirnya walk out saat pembacaan surat keputusan pimpinan DPRD NTT tentang perubahan susunan Fraksi Partai Hanura di DPRD NTT yang diketuai Hamdan Saleh Barjo sesuai usulan DPD I Partai Hanura,” urainya.

Mengenai adanya laporan Jimmy Sianto ke PTUN Kupang beberapa waktu lalu, Anwar Pua Geno menambahkan, hal tersebut merupakan konsekuensi yang harus mereka terima dalam membuat sebuah keputusan. Karena itu, sebagai warga negara yang baik, keempat pimpinan DPRD NTT akan mengikuti sidang perdana di PTUN Kupang sebagai ikut tergugat tiga, empat, lima dan enam.

“Pagi ini (kemarin) saat kami tiba di kantor ini sebelum mengikuti paripurna, kami menerima surat dari PTUN untuk ikut sidang perdana sebagai ikut tergugat, dan kami siap untuk mengikuti sidang tersebut,” jelasnya.

 
Jimmy: tidak Ada Cinta Kasih

Anggota DPRD Provinsi NTT Jimmy Sianto kepada VN di halaman kantor DPRD Provinsi NTT, Kamis (6/12), mengaku laporan ke PTUN Kupang dilakukannya sebagai upaya untuk mencari keadilan melalui peradilan negara, karena hukum cinta kasih sudah tidak dapat digunakan lagi. “Laporan hukum ini saya ambil, karena memang hukum cinta kasih sudah tidak bisa kita pakai lagi saat ini, jadi kita pakai hukum negara,” tegasnya.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Jimmy Sianto, Fransisco Bernando Bessi dalam keterangan persnya kepada wartawan Hotel Swiss Bellin-Kristal Kupang usai mendaftarkan gugatan di PN Kelas I mengungkapkan, ada enam tergugat dalam perkara tersebut yaitu pimpinan DPD Partai Hanura NTT, Refafi Gah (ketua) dan Siprianus Woka Ritan (sekretaris) sebagai tergugat I dan tergugat I.

Tergugat lainnya, ungkap Fransisco, yaitu pimpinan DPRD NTT, Anwar Pua Geno (ketua) dan Yunus Takandewa, Alexander R. Ofong dan Gabriel Beri Bina (wakil ketua) sebagai tergugat III-VI.
Dalam gugatanya, Fransisco mengatakan, penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp. 500 juta mengalami kerugian immateril berupa tercemarnya nama baik dan hilangnya harkat, martabat serta kedudukan penggugat.

Perbuatan para tergugat tersebut dianggap telah menimbulkan kerugian bagi penggugat sebagai Ketua Fraksi Hanura DPRD NTT. Di mana tergugat I dan II melalui suratnya tanggal 28 Maret 2018 telah mencabut tanda kartu anggota
Partai Hanura dan perubahan komposisi Fraksi Partai Hanura melalui surat tanggal 17 September 2018.

Selain itu, Fransisco mengatakan, para tergugat seharusnya tidak melakukan putusan apapun, sesuai Keputusan PTUN Jakarta Nomor 24/G/2018/PTUN-JKT tanggal 19 Maret 2018 yang mengabulkan gugatan penggugat (dalam penundaan) dan sampai ada keputusan lain yang mencabutnya. (mg-02/C-1)