Keuskupan Ruteng Dukung Program Gubernur

berbagi di:
foto-hal-01-kegiatan-gub-di-ruteng-2

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (tengah) bersama Administrator Apostolik keuskupan Ruteng Mgr. San Silvester (kiri) serta Wakapolda NTT, Brigjen Pol Johni Asadoma saat menghadiri Sidang Tahunan Pastoral Keuskupan Ruteng, kemarin. Foto: Gerasimos Satria/VN

 

Gerasimos Satria

Keuskupan Ruteng menyatakan mendukung penuh program Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat yang fokus pada kesejahteraan masyarakat dan komit pada isu-isu sosial.

Demikian disampaikan Administrator Apostolik Keuskupan Ruteng, Mgr Silvester San dalam Sidang Tahunan Pastoral Keuskupan Ruteng yang membahas tentang “Pembangunan NTT” di Aula Efata St Alosius Ruteng, Kamis (10/1). Gubernur VBL didampingi Wakapolda NTT Johni Asadoma, hadir dalam sidang tersebut.

Uskup Silvester kepada VBL menjelaskan bahwa wilayah pelayanan Keuskupan Ruteng mencakup Kabupten Mangarai, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat.
Keuskupan Ruteng, katanya, mendukung segala upaya Gubernur NTT dan jajarannya dalam membangun demi membebaskan masyarakat NTT dari ketertinggalan dan kemiskinan.

Hasil dari sidang Keuskupan tersebut menekankan tiga sektor yang harus digenjot yaitu pertanian, pariwisata, dan penyediaan area publik bagi masyarakat.
Tiga sektor itu, kata dia, saling berkaitan. Pariwisata, misalnya, harus ditopang oleh kemajuan pertanian.
Selama ini, lanjutnya, Keuskupan Ruteng memberikan pelatihan pertanian kepada kelompok masyarakat miskin. Sejauh ini, sudah ada anggota kelompok yang merasakan peningkatan penghasilan. Sebagian lain mengeluhkan soal pemasaran. Mengenai penyediaan ruang publik, Uskup Silvester meminta Gubernur VBL agar mengembalikan Pantai Pede di Manggarai Barat, menjadi area publik. Keuskupan Ruteng, tegasnya, tetap berjuang agar Pantai Pede harus terbuka untuk umum.

Dia berharap Pemprov NTT bisa mengkaji kembali kontrak yang diberikan kepada PT Sarana Investama Manggabar yang saat ini menutup akses publik ke Pantai Pede. Pengelolaan Pantai Pede harus melibatkan masyarakat lokal dan tetap menjadi ruang publik.

Keuskupan Ruteng, kata dia, juga meminta Gubernur VBL agar terus fokus pada pelaksanaan program-program yang mengsejaterahkan masyarakat, seperti pertanian dan pariwisata. Pariwisata, kata dia, harus melibatkan masyarakat. Masyarakat tidak boleh menjadi obyek dari pembangunan pariwisata.

Uskup juga berharap Pemprov NTT serius dengan kebijakan moratorium tambang di seluruh wilayah NTT. Sebab, tambang sangat merusak lingkungan. Karitas Keuskupan Ruteng, Romo Yuvens Rugi pada sidang Keuskupan itu mengapresiasi sikap Gubernur VBL soal moratorium pengiriman TKI. Keuskupan Ruteng, kata dia, konsen memberi perhatian kepada para istri yang ditinggal suami untuk menjadi TKI, melalui usaha sektor pertanian.

Romo Yuven bahkan sudah ke Malaysia untuk melihat langsung kehidupan TKI asal Manggarai di negeri jiran. Dia berharap Pemprov bisa membantu modal usaha untuk para istri TKI.

Gubernur VBL di hadapan peserta Sidang Pastoral Tahunan Keuskupan Ruteng menyampaikan terima kasih kepada Keuskupan Ruteng yang mendukung program Pemprov NTT.

foto-hal-01-kegiatan-gub-di-ruteng-1

Untuk pembangunan sektor pariwisata, VBL mengatakan bahwa Pemprov mendorong masyarakat lokal untuk aktif membaca peluang. Seperti masyarakat di sekitar lokasi wisata agar membangun homestay. Sehingga dirinya tidak mengizinkan pembangunan hotel kelas Melati di NTT dengan tujuan agar usaha homestay masyarakat lokal berkembang.

Untuk sektor pertanian, dia mengapresiasi Bupati Manggarai, Deno Kamelus yang serius mengurus tanaman holtikultura dengan melibatkan kelompok petani di desa.

Menurutnya, kendala utama pembangunan pertanian di NTT adalah ketersediaan air. Tahun 2019, Pemerintah Pusat akan membangun 3.000 sumur bor di seluruh NTT.

VBL menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menerbitkan izin tambang baru di NTT. Tambang yang masih beroperasi di NTT saat ini merupakan izin yang diberikan oleh gubernur sebelumnya. Dia meminta para investor tambang yang saat ini sedang beroperasi di NTT, agar menaikkan biaya reboisasi area tambang. Pasalnya yang menjadi masalah diarea tambang selama ini yaitu pihak tambang melepas begitu saja ketika usai tambang. Pihak tambang tidak melakukan penghijauan atau reboisasi. (mg-17/E-1)