Komisi V akan Suarakan Masalah Honorer K-2 ke Pusat

berbagi di:
Komisi V DPRD NTT bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi NTT dan Forum Komunitas Tenaga Honorer K-2 Kota Kupang serius membahas nasib para guru honorer di ruang Komisi V DPRD NTT, Rabu (17/10). Foto: Jumal Hauteas/VN

Komisi V DPRD NTT bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi NTT dan Forum Komunitas Tenaga Honorer K-2 Kota Kupang serius membahas nasib para guru honorer di ruang Komisi V DPRD NTT, Rabu (17/10). Foto: Jumal Hauteas/VN

Jumal Hauteas

Komisi V DPRD NTT akan menyuarakan masalah honorer K-2 yang tidak bisa mengikuti proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2018 karena kendala usia ke pemerintah pusat.

Hal ini disampaikan sejumlah anggota Komisi V DPRD NTT, Rabu (17/10) saat menerima puluhan tenaga honorer K-2 yang tergabung dalam Forum Komunitas Tenaga Honorer K-2 Kota Kupang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi V DPRD NTT bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi NTT yang diwakili sekretaris Dinas Pendidikan, Aloisius Min.

Koordinator Forum Komunitas Tenaga Honorer K-2 Kota Kupang, Sakeus Saka Nenosaban menegaskan pihaknya sudah bertemu dan berdialog dengan DPRD Kota Kupang dan Walikota Kupang, Jefri Riwu Kore. Namun belum ada komitmen penyelesaian, sehingga pihaknya menyambangi Komisi V DPRD NTT. Apalagi banyak diantara mereka yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Mereka menyayangkan nilai pengabdian mereka tidak diperhitungkan sama sekali sengan membatasi umur pelamar yakni 35 tahun.

“Pemerintah Pusat telah melahirkan peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain. Jadi ada peraturan pemerintah tahun 2013 yang menempatkan tenaga honorer K-2 untuk memiliki kesempatan menjadi CPNS tanpa batasan umur.
Namun kemudian ada lagi permen nomor 36 tahun 2018 yang membatasi umur untuk semua pelamar maksimal 35 tahun. Jadi kita akan suarakan ini kepada Pemerintah Pusat terkait inkonsistensi ini,” tegas politisi Demokrat, Winston Rondo yang ditemui VN di ruang Fraksi Partai Demokrat usai RDP, Rabu (17/10).

Pantauan VN, dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi V DPRD NTT Jimy Sianto, didampingi Sekretaris Komisi V DPRD NTT Ismael J Samau, para anggota DPRD yang hadir dalam kesempatan tersebut sepakat untuk menyuarakan apa yang menjadi keluhan Forum Komunitas Tenaga Honorer K-2 Kota Kupang ke Pemerintah Pusat, karena permasalahan ini tidak hanya terjadi di Kota Kupang, melainkan di 22 kabupaten/kota di NTT, bahkan di 34 provinsi di Indonesia.

Anggota Fraksi PDIP, Aulora Modok pada kesempatan tersebut menegaskan, sebagian besar tenaga honorer K-2 yang ada adalah dari unsur guru, sehingga menurutnya mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu cita-cita pendirian bangsa Indonesia oleh para pendiri bangsa. Karena itu harus ada pergerakan untuk dapat mewujudkan salah satu cita-cita bangsa Indonesia tersebut.

“Kita harus mendorong ini agar semua elemen bangsa ini tergerak dan memiliki atensi dalam masalah ini, guna mewujudkan kesejahteraan bapak-ibu guru dengan mendapatkan kesempatan menjadi ASN tanpa batasan umur,” tegasnya.

Sejumlah anggota Komisi V DPRD NTT yang hadir pada kesempatan tersebut diantaranya Kristofora Bantang, Toni Bengu, Kristin Samiyati Pati, dan wakil ketua Komisi V, Mohammad Ansor akhirnya bersepakat untuk melakukan tiga hal yakni pihak Dinas Pendidikan Provinsi NTT yang diwakili Sekretaris Dinas, Aloisius Min bersama dengan forum komunitas honorer k-2 untuk menyiapkan data tenaga honorer K-2 secara keseluruhan untuk Provinsi NTT, baik tenaga guru maupun tenaga teknis untuk nantinya diserahkan kepada Komisi V guna disuarakan kepada pemerintah pusat. Selanjutnya Komisi V juga akan meminta kepada pimpinan DPRD NTT untuk menyurati Presiden RI, Joko Widodo dan juga Kemenpan RB terlait masalah ini, dan Komisi V DPRD NTT juga akan melakukan kunjungan ke Jakarta untuk menyampaikan secara langsung permasalahan ini kepada presiden melalui sekretariat presiden, dan juga Kemenpan RB. (mg-02/C-1)