Kontraktor Stadion Oepoi Terancam Di-PHK

berbagi di:
Komisi V yang membidangi Kesra dan Olahraga meninjau langsung pengerjaan proyek rehabilitasi lapangan Stadion Oepoi Kupang, Nusa Tenggara Timur Rabu (7/2).

Komisi V yang membidangi Kesra dan Olahraga meninjau langsung pengerjaan proyek rehabilitasi lapangan Stadion Oepoi Kupang, Nusa Tenggara Timur Rabu (7/2).

Ryan Tapehen

Komisi V yang membidangi Kesra dan Olahraga meninjau langsung pengerjaan proyek rehabilitasi lapangan Stadion Oepoi Kupang, Nusa Tenggara Timur Rabu (7/2). Batas waktu pengerjaan sesuai addendum adalah 20 Februari, sementara fisik proyek baru 40 persen dan dikhawatirkan tidak akan selesai tepat waktu. Komisi V meminta agar kontraktor proyek bernilai kontrak sekitar Rp 6,3 miliar itu di-PHK.

Kunjungan lapangan dipimpin langsung Ketua Komisi V Jimmy Sianto, didampingi Wakil Ketua Komisi V Mohammad Anshor dan anggota Komisi V Anwar Hajral, Alex Ena. Turut mendampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi NTT Nahor Talan, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Niko Ratu Langi.

Tiba di lapangan, Komisi V bertemu pelaksana lapangan Edo Olin. Sementara kontraktor Felix Dhini tidak berada di tempat. Menurut Edo, Felix masih berada di Malang untuk mengurus pengiriman rumput untuk ditanam di lapangan stadion tersebut.

Edo Olin pun dicecar dengan beberapa pertanyaan dari anggota Komisi V soal teknis pekerjaan mulai dari lapisan kerikil hingga penanaman rumput.

Komisi V dalam kunjungan kemarin mengaku merasa ditipu oleh kontraktor karena pada saat rapat bersama Komisi V beberapa waktu lalu, kontraktor menyampaikan bahwa invoice pembelian rumput sudah ada. Kenyataannya saat mereka meninjau lapangan, kemarin, apa yang disampaikan itu tidak terbukti di lapangan. Baik invoice maupun rumput belum ada di lapangan.

Komisi V yang membidangi Kesra dan Olahraga meninjau langsung pengerjaan proyek rehabilitasi lapangan Stadion Oepoi Kupang, Nusa Tenggara Timur Rabu (7/2).
Komisi V yang membidangi Kesra dan Olahraga meninjau langsung pengerjaan proyek rehabilitasi lapangan Stadion Oepoi Kupang, Nusa Tenggara Timur Rabu (7/2).

“Kan waktu itu ketika pertemuan dia bilang kendala hanya rumput, tapi kenyataan di sini banyak yang belum selesai dikerjakan,” kata Anwar.

Selain itu, lanjutnya, Komisi V juga bingung soal sistem kerja proyek itu. Pada saat tender mengunakan nama kontraktor lain, pada saat pekerjaan pertama ditangani orang lain, dan setelah proyek bermasalah diambilalih kontraktor lain. Lalu, saat peninjauan lapangan, Komisi V bertemu orang lain lagi.

Maka itu kepada Kadispora Nahor Talan, yang hadir saat itu, Jimmy Sianto menegaskan bahwa pekerjaan ini sebaiknya di-PHK. Sebab, secara teknis dan demi melihat progres fisik yang ada, proyek tersebut tidak akan selesai sesuai waktu yang disediakan sesuai addendum.

Sementara Edo Olin menjelaskan sebenarnya saat dirinya menerima pekerjaan tersebut, kondisi fisik proyek baru 22 persen, dan bukan 32 persen seperti yang selama ini disampaikan. Meski mulai dengan 22 persen, Edo mengaku sudah berusaha maksimal hingga memasuki perkembangan 40 persen saat ini.

Dia bahkan menilai Dispora selaku pemilik proyek tidak konsisten, bahkan plin plan karena perencanaan tidak pasti.

Selain proyek rehab lapangan, Komisi V juga meninjau GOR Oepoi yang baru selesai direhab. Tampak lantai sudah dipasang keramik dan tembok bagian dalam juga sudah dicat sehingga kondisinya tampak lebih bersih.

Di bagian belakang GOR juga sudah dibangun bak penampung air. Komisi V menyatakan akan meminta dibuatkan sumur bor agar pesediaan air di GOR selalu cukup.

Selanjutnya Komisi V juga melihat pembangunan tahap pertama gedung futsal yang sudah selesai sehingga menunggu penyerahan berkas untuk dilelang dan dibangun tahap kedua.

Lokasi terkakhir yang dikunjungi yaitu melihat Gedung Pemuda di Kelurahan Kuanino. Gedung yang sudah berdiri lama tersebut tampak masih terawat dan sudah dicat ulang. Gedung tersebut saat ini dipakai untuk latihan bulutangkis.

Komisi V kemarin juga mengunjungi Rumah Penitipan Anak milik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Mereka merekomendasikan agar tempat itu ditutup saja. Sebab kebanyakan anak yang dititip adalah anak PNS. Komisi V juga menilai bahwa tempat itu tidak mendatangkan PAD sehingga layak ditutup. (mg-14/E-1)