KPK Menilai Pemberantas Korupsi Jauh dari Harapan

berbagi di:
kpk

 
Polce Siga

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menilai capaian pemberantasan korupsi di NTT masih jauh dari harapan. Program rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi yang sudah berjalan dua tahun itu capaiannya masih di bawah 20 persen.

Demikian disampaikan Alfi Rachman Waluyo, pejabat KPK selaku Penanggung Jawab Unit Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi Wilayah NTT, usai bertemu Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) di kantor Gubernur NTT, Senin (24/9). Pertemuan tersebut dihadiri seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam pertemuan tertutup itu, para pimpinan OPD tidak diperkenankan membawa handphone (HP).

Alfi mengatakan, pertemuan tersebut membahas dan mengevaluasi capaian program rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi di NTT. Menurutnya, program itu sudah berjalan dua tahun.

Dalam pertemuan itu, kata dia, Gubernur VBL sangat tegas soal pemberantasan korupsi di NTT. Ia berharap ketegasan Gubernur itu berdampak dalam pemberantasan korupsi terintegrasi di NTT.

“Mudah-mudahan ketegasan beliau bisa lebih diwujudkan dalam komitmen hingga capaian NTT dalam program ini bisa lebih cepat dan lebih baik,” jelasnya.

Ia kembali menegaskan setelah berjalan dua tahun, capaian tersebut masih jauh dari harapan. “Memang masih jauh dari harapan. Kalau mau melihat posisi sekarang kurang dari 20 persen. Mudah-mudahan nanti kita lihat dalam masa kepemimpinan Pak Viktor ini. Apakah ini bisa meningkat lebih cepat atau seperti apa,” katanya.

Menurutnya, untuk menaikkan hasil capaian sangat tergantung dari sikap kepala daerah.

“Mungkin kalau kendalanya lebih cocok tanya di Pemprov, tapi cuma yang kami lihat program pemberantasan korupsi terintegritasi ini kuncinya hanya satu, komitmen kepala daerah,” tegas Alfi.

Ia mengatakan masalah utama dalam upaya pemberantasan korupsi adalah aspek perencanaan dan pengelolaan APBD. “Yang menjadi perhatian KPK yaitu apakah perencanan dan pengelolaan APBD, termasuk pengadaan barang dan jasa sudah dilakukan secara online, termasuk status Pokja di Biro Pengadaan Barang dan Jasa,” bebernya.

Terkait sistem perizinan, lanjutnya, apakah sudah dialihkan ke kantor layanan perizinan satu pintu atau belum, termnasuk berapa persen standar operasional prosedur (SOP) perizinan dan implementasinya.

“Lalu masalah pengawasan bagaimana level pengawasan inspektorat di sini, sekuat apa personel dan anggarannya. Lalu soal aset, bagaimana pencatatan sudah rapi atau belum, dan bagaimana optimalisasi pendapatan daerah,” jelasnya. (pol/H-2)