KPK Rampungkan BAP Marianus Sae

berbagi di:
Tersangka kasus dugaan suap proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Ngada Marianus Sae saat dikawal petugas keluar dari Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Foto: Romi Pujianto/MI

Tersangka kasus dugaan suap proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Ngada Marianus Sae saat dikawal petugas keluar dari Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Foto: Romi Pujianto/MI

 

 

Berkas berita acara pemeriksaan (BAP) Bupati nonaktif Ngada, Marianus Sae, telah dirampungkan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perkara suap yang menyeret salah satu calon Gubernur NTT itu segera masuk ke meja hijau.\

Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (8/6), mengatakan, kasus suap terhadap Marianus segera masuk ke tahap penuntutan. Sidang kasus ini bakal digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Jawa Timur.

“Kamis, 7 Juni 2018 dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti dan tersangka ke penuntutan tahap 2,” kata Febri di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, ada waktu 14 hari bagi jaksa penuntut umum (JPU) untuk menyusun dakwaan. Dalam kasus ini, KPK telah memeriksa 26 saksi dari PNS Kabupaten Ngada, karyawan BUMN, dan unsur swasta.
KPK menetapkan Marianus dan Direktur PT Sinar 99 Permai Wilhelmus Iwan Ulumbu sebagai tersangka. Marianus diduga menerima suap sebesar Rp 4,1 miliar dari Wilhelmus terkait proyek infrastruktur senilai Rp 54 miliar di Kabupaten Ngada.

Tersangka Marianus dijerat dengan ancaman pidana Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara itu, Wilhelmus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Penahanan Marianus juga telah dipindahkan. Dia akan menghuni Rutan Klas 1 Surabaya untuk keperluan persidangan di Jawa Timur.

“Sidang rencananya akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Surabaya,” ujar Febri.

Sementara itu, perkara Wilhelmus Ulumbu alias Baba Miming selaku pemberi suap sudah masuk dalam tahap persidangan. Dalam persidangan 5 Mei lalu terungkap beberpa fakta dari keterangan saksi yang dihadirkan JPU KPK.

Saksi yang dihadirkan JPU adalah Hendrikus Sao Meo, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Ngada, Clemen Jacobus Hurint Ferdnandez alias Trisno Huring selaku Kabid Anggaran Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Ngada, Tewe Silvister (Kepala Dinas PU dan Perumahan Rakyat), Ngetu Petrus alias Pieter selaku pegawai Badan Keuangan Daerah, dan Arnoldus Sewe selaku PNS BKD.

Saksi Hendrikus misalnya, mengungkapkan fakta pembagian proyek dan penyetoran uang tunai oleh pegawai BKD ke rekening Wilhelmus tanpa SP2D (surat perintah pencairan dana). Diungkapkan pula soal pemberian uang oleh terdakwa ke beberapa saksi, yang diduga berkaitan dengan bagi-bagi proyek.

Hendrikus mejelaskan, dalam sebuah pertemuan dirinya menyerahkan daftar proyek TA 2018 yang sudah disahkan oleh DPRD Ngada kepada Bupati. Saat itu, terdakwa Wilhelmus di hadapan Bupati, memilih sendiri proyek yang ada dengan memberi tanda pada beberapa proyek untuk perusahaannya, yaitu PT Sinar 99 Permai, termasuk untuk PT Flopindo Raya Bersatu, dimana terdakwa selaku komisaris, maupun proyek yang akan dikerjakan PT Sukses Karya
Inovatif milik Arie Asali yang adalah menantu dari terdakwa.

“Ke rumah Bupati setelah meninjau jalan. Waktu itu ada telepon dari Bupati ke Kepala Dinas untuk meninjau jalan bengkok di belakang Jalan Waepana–Waebia untuk diluruskan. Yang memilih terdakwa dengan memberi tanda pada proyek. Pertemuan terdakwa dengan Bupati di rumah dinas Bupati,” ungkap Hendrikus.

Keterangan saksi Hendrikus dibenarkan saksi Clemen Jacobus Hurint Fernandez yang ikut dalam pertemuan itu. Namun saksi Clemen Jacobus Hurint mengaku hanya melihat saat Hendrikus menyerahkan lembaran kertas yang kemudian diketahuinya adalah daftar proyek. Saksi ini mengakui pernah menerima uang Rp 40 juta langsung dari terdakwa.

Sementara saksi Tewe Silvister selaku Kadis PU, menjelaskan, PT Sinar 99 Permai sudah mengerjakan proyek di Ngada sebelum 2010. Dan saksi juga mengakui, bahwa PT Sinar 99 Permai mengerjakan proyek APBD Nagada sejak 2011 hingga 2017.

Terkait jalan bengkok di belakang Jalan Waepana – Waebia, menurt saksi Tewe Silvister menjelaskan belum masuk dalam anggaran tahun 2018, dan Jalan Waepana – Waebia sudah dikerjakan tahun 2017 oleh PT Sinar 99 Permai.
Saksi Tewe Silvister juga mengakui menerima uang Rp 40 juta dari terdakwa di rumah dinasnya. Namun dia mengaku tidak tahu uang itu uang apa.

“Saya pernah menerima dari terdakwa di rumah Dinas PU sebesar Rp 40 juta. Nggak tau uang apa. Terdakwa hanya mengatakan untuk Kepala Dinas,” ungkapnya.

Sementara itu, saksi Ngetu Petrus alias Pieter selaku Bagian Keuangan di BKD Ngada mengatakan, dirinya diperintahkan oleh Kepala BKD Ngada untuk mentrasfer uang tunai ke reking terdakwa di Bank BNI tanpa SP2D yang totalnya Rp 450 juta. Saksi ini juga mengaku enerima uang dari terdakwa sebesar Rp 20 juta.

“Pernah menerima 20 juta dari terdakwa,” kata saksi ini.

Sementara saksi Arnoldus Sewe mengaku hanya menerima Rp 15 juta. Alasan saksi ini karena sering membantu terdakwa. (mi/R-4)