Kualitas Data Mempengaruhi Kesuksesan Program

berbagi di:

 

Data dan informasi yang tidak berkualitas mempengaruhi kesuksesan sebuah program yang dirancang secara baik dengan tujuan positif. Data dan informasi merupakan fakta di lapangan yang harus dikaji secara cermat dan optimal sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dengan mekanisme yang berstandar untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kualitas data inilah yang masih menjadi salah satu persoalan serius di NTT.

Hal ini diungkapkan Ketua Bappeda NTT dalam Lokakarya Pembelajaran Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Provinsi NTT Bergerak Bersama Untuk Mencapai Universal Akses 2019 di Hotel Sylvia Premiere, Selasa (30/5).

Menurutnya, banyak program OPD maupun badan internasional di NTT tidak berjalan optimal dan terpadu sehingga hasilnya pun tidak maksimal.

“Mengapa belum optimal? Persoalannya karena informasi yang kurang berkualitas. Hanya berdasarkan persepsi bukan fakta lapangan. Dokumen tidak dilihat secara optimal. Fakta di lapangan tidak terakomodir secara berkualitas,” ungkapnya.

Menurut Wayan, masing-masing OPD dan badan internasional juga belum secara optimal menyamakan persepsi tentang sebuah fakta di lapangan sehingga perencanaan dan panduan untuk menjalankan program di lapangan pun tidak jelas.

“Tanpa dokumen yang berkualitas tidak akan terwujud gerak bersama, impossible gerak bersama tanpa panduan yang jelas. Harus ada komitmen dan konsistensi tentang rancang bangun. Cara kita melihat gelas ini masih beda. Kita harus punya data yang jelas, menyamakan persepsi dengan panduan dan rencana yang jelas agar bisa sukses,” ungkapnya.

Hal ini pula yang menjadi perhatian pemerintah provinsi sejak tahun 2009. Branding NTT masih lekat dengan jargon Nanti Tuhan Tolong dan penilaian negatif lainnya padahal banyak lembaga internasional dan program berbasis masyarakat yang dijalankan lintas OPD di NTT.

Ia juga tidak sepakat dengan pendekatan keseragaman di berbagai wilayah.

“Belajar dari pengalaman, kita harus bisa memotret kelebihan dan kelemahan di desa. Program kita bukan berdasarkan persepsi kita tapi atas dasar kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga memberikan apresiasi bagi Plan Internasional yang telah menjalankan program STBM di lima kabupaten yakni Ende, Kabupaten Kupang, Ngada, Manggarai Timur, dan Sabu Raijua. Menurutnya, ke depan, lembaga internasional seperti Plan perlu mempertimbangkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam bentuk investasi untuk setiap program berbasis masyarakat agar tidak tergantung pada program.

“Salah satu kelemahan lembaga internasional. Kalau program sosial durasi pendek. Masyarakat harus diberi challenge, bisa investasi. Jika tidak muncul penyakit ketergantungan. Misalnya buat jamban, mereka berinvestasi mengeluarkan sedikit biaya agar punya rasa memiliki,” jelasnya.

Sementara, perwakilan National Project Manajer untuk Sektor WASH Plan Indonesia, Budi Kurniawan berharap model kerjasama antara Plan dan pemerintah provinsi NTT dan pemerintah kabupaten bisa berjalan lebih baik lagi.

Ia berharap berbagai tantangan dan kelemahan dalam pelaksanaan program bisa diantisipasi sejak awal. Budi menambahkan perlunya komitmen bersama semua elemen masyarakat untuk menyukseskan program STBM.

“Bangun komitmen bukan sekedar urusan Plan dan pemerintah. STBM bukan soal jamban tapi juga soal dampak dari perilaku hidup sehat dan bersih yang punya dampak beragam termasuk pada human development index serta pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Sementara, perwakilan Bappenas Eko Wiji Purwanto menambahkan pemerintah daerah (pemda) perlu berperan menjadi nahkoda. Pemda harus menjadi pihak terpercaya yang mengetahui isu di daerah, bisa menentukan sasaran dan target program, kebutuhan masyarakat dan mampu mengimplimentasikan program untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mencapai hasil maksimal.