Lima Fraksi Tolak Ranperda Dana Adat Pendidikan

berbagi di:
Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo menyampaikan pidato pengantar RPJMD 2018-2023 DPRD Sikka pada sidang paripurna DPRD Sikka, kemarin. Foto: Yunus Atabara/VN

Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo menyampaikan pidato pengantar RPJMD 2018-2023 DPRD Sikka pada sidang paripurna DPRD Sikka, kemarin. Foto: Yunus Atabara/VN

 

 

Yunus Atabara
Setelah DPRD Sikka mengajukan hak interpelasi kepada Bupati Sikka untuk meminta penjelasan Bupati Sikka, dalam pidato pengantar RPJMD 2018-2023 DPRD Sikka kembali mengkritisi program Bupati Sikka.

Lima Fraksi DPRD Sikka menolak untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Dana Adat Pendidikan (DAP) sebesar Rp 20 miliar per tahun yang tertuang dalam RPJMD Bupati Sikka

Aksi penolakan atas Ranperda DAP sebesar Rp 20 miliar per tahun itu dinyatakan oleh lima fraksi DPRD Sikka melalui pembacaan pemandangan umum fraksi atas pidato pengantar Bupati Sikka terkait RPJMD Bupati Sikka. Kelima fraksi tersebut di antaranya, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PKP Indonesia, Fraksi NasDem, dan Fraksi Golkar. Sedangkan tiga fraksi lainnya, masing-masing fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Hanura menyatakan menerima untuk dibahas dalam sidang selanjutnya. Sedangkan satu fraksi lainnya, yakni Fraksi Gerinda mengatakan menunda dengan alasan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Bupati Sikka, melalui pidato jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD.

Ketua Fraksi Demokrat Heny Doing, saat membacakan pemandangan umum fraksi menegaskan Bupati Sikka mengabaikan pasal 76 ayat 4 Undang-Undang No 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 diatur dalam Peraturan Menteri.

“Oleh karena belum diatur dalam Peraturan Menteri Fraksi Demokrat secara tegas menyatakan menolak Ranperda Dana Adat Pendidikan untuk dibahas lebih lanjut. Fraksi Demokrat siap membahas RPJMD dalam sidang-sidang selanjutnya,” kata Ketua Fraksi Demokrat

Dalam pemandangan umum Faksi Demokrat berharap, sebagai penyelenggara negara tidak bisa hanya mengandalkan kekuasaan, jabatan, kewenangan dan regulasi saja dalam mengurus sebuah daerah. Namun keistimewaan yang dimiliki untuk membangun harmonisasi dengan manusia lainnya agar terjalin sinergitas untuk mencapai tujuan.

“Untuk itu dibutuhkan kesantunan dalam memimpin seiring ketulusan hati juga dalam tutur seorang pemimpin harus memilih kata-kata yang menyejukkan, eufimistis, dihaluskan, tetapi tidak mereduksi makna,” kata Heny Doing

Pemandangan Umum Fraksi PAN yang dibacakan oleh Ketua Fraksi PAN, Philip Fransiskus mengatakan, fraksinya menolak pengajuan Ranperda DAP dengan alasan tidak ada pendasaran regulasi bagi DPRD untuk membahasnya. Dimana DAP yang diajukan oleh Bupati Sikka tidak memiliki pendasaran yang jelas dan bertentangan dengan pasal 76 ayat (4) UU No 12 Tahun 2012

“Untuk itu, fraksi mengajak dan mendorong pemerintah untuk tertib berpikir sesuai tahapan regulasi serta taat asas seperti yang disampaikan saudara Bupati Sikka dalam berbagai kesempatan,” kata Ketua Fraksi PAN.

Menurut Fraksi PAN, sebagai sebuah janji utama dalam Pilkada Sikka tahun 2018, Paket ROMA (Roby Idong-Romanus Woga) menawarkan kepada masyarakat sebuah dukungan untuk peningkatan SDM kepada masyarakat melalui pinjaman dana pendidikan tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/ atau memperoleh pekerjaan sebagaimana di atur di dalam pasal 76 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

“Fraksi menyesalkan sikap pemerintah yang tidak jujur dan terkesan kuat tidak mampu memahami regulasi secara utuh karena dengan sengaja tidak menyebutkan atau menyembunyikan ayat 4 dalam Pasal 76 UU No 12, Tahun 2012 dalam pidato pengantar Bupati Sikka tentang Ranperda RPJMD,” kata Philip Fransiskus

Hal yang sama menjadi penegasan penolakan oleh Fraksi NasDem, Fraksi Golkar dan Fraksi PKP Indonesia yang menitik beratkan bahwa Peraturan Menteri merupakan peraturan teknis pelaksanaan apa yang direncanakan oleh pemerintah terkait DAP.

Dalam pidato pengantar RPJMD, Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo mengajukan tiga buah Ranperda untuk dibahas bersama DPRD Sikka. Ketiga Ranperda yang diajukan yakni Ranperda RPJMD 2018-2023, Ranperda tentang Bantuan DAP, dan Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Kabupaten Sikka. Dijadwalkan sidang peripurna jawaban pemerintah atas pemandangan umum Fraksi DPRD Sikka, pada Kamis (14/2).