Masyarakat Jangan Jadi Korban

berbagi di:
Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno

Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno

 

 

Persoalan bunker fee yang menerpa PT Pelni Kupang, PT Pelindo III Kupang, dan PT Pertamina NTT diharapkan tidak membuat masyarakat NTT sebagai pengguna jasa transportasi dan angkutan dari dan ke NTT menjadi korban.

“Harus bisa membangun komunikasi yang baik, agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Saya pikir itu pasti ada kesalahan. Karena keduanya sama-sama BUMN. Jadi tidak boleh korbankan masyarakat yang membutuhkan pelayanan penyeberangan ini,” ungkap Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno kepada VN di ruang kerjanya, Kamis (10/1).

Menurutnya, Pelni dan Pertamina adalah sama-sama merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat Indonesia di mana saja, termasuk masyarakat NTT. Karena itu, kedua lembaga ini harus segera berkoordinasi dengan baik dan menemukan solusi terbaik.

Provinsi NTT, lanjut Anwar, adalah provinsi kepulauan sehingga masyarakat sangat membutuhkan sarana penyeberangan menggunakan kapal laut, dan pesawat udara. Untuk itu tidak boleh ada permasalahan teknis yang dikendalikan manusia di daratan yang menghambat pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTT Ishak Nuka menyesalkan permasalahan yang terjadi antara ketiga BUMN tersebut meskipun KM Sirimau tetap dapat berlayar pada Kamis (10/1) pagi kemarin.

“Mestinya Pertamina, Pelindo, dan Pelni duduk bersama bicarakan masalah bunker fee, cari solusinya, ‘kan sama-sama BUMN, utamakan pelayanan kepada masyarakat, bukan macam begini. Ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat pengguna angkutan pelayaran. Masyarakat tidak boleh dirugikan. Selain itu, harus ada regulasi yang jelas!” sebut Ishak.

Terkait permasalahan ini, Dishub NTT pun belum mendapatkan kejelasan dari Pertamina dan Pelindo, dan ia berharap agar regulasi seperti bunker fee ini lebih jelas ke depannya agar tidak terulang dan nantinya masyarakat tidak dirugikan.

“Sebab kalau tidak, maka bisa dikategorikan sebagai pungutan liar. Kapal-kapal Pelni umumnya adalah kapal bersubsidi yang digunakan dengan tujuan utama pelayanan masyarakat di bidang transportasi laut. Bukan kapal komersial. Jadi, aturan harus jelas. Tidak boleh sepihak!” tegas Ishak.

Sementara itu, Direktur Operasional PT Flobamor, Budhy Karsidin menyebutkan bahwa selama ini mereka tidak ditetapkan bunker fee tetapi hanya dikenakan jasa angkut BBM saja kepada Pertamina sebagai penyedia jasa pengangkut.

“Kalau bunker fee tidak ada, hanya ada itu biaya angkut BBM saja dari Pertamina ke kapal,” jelas Budhy.

PT Flobamor yang tidak dikenakan bunker fee selama ini dalam pengoperasian tiga armadanya yakni KMP Sirung, KMP Ile Boleng, dan KMP Pulau Sabu. (mg-05/mg-06/E-1)