Menkeu Janji Dalami Kerugian BUMN

berbagi di:
Menkeu, Sri Mulyani

 

Mentri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji akan memeriksa kerugian yang dialami PT Garuda Indonesia (persero) Tbk sehingga tidak menyetorkan dividen bagi negara. Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR menggantikan Menteri BUMN Rini Soemarno di Jakarta, kemarin, Sri Mulyani mendapat banyak cecaran dari komisi bidang BUMN lantaran kerugian maskapai penerbangan nasional itu.

“Kami nanti akan periksa. Tentu kalau investasinya salah, itu kemudian menimbulkan masalah yang serius. Kalau dari sisi efisiensi, seharusnya bisa diperbaiki, sedangkan kalau ada sesuatu yang sifatnya fundamental, apakah tata kelola, kami akan investigasi secara lebih serius lagi,” ujarnya.

Pemeriksaan tersebut, menurut Sri Mulyani, akan dilakukan tidak hanya terhadap Garuda Indonesia, tetapi juga sejumlah BUMN lain yang diproyeksikan masih merugi hingga akhir 2017 seperti Krakatau Steel, Bulog, dan PAL. Anggota Komisi VI DPR F-PDIP Rieke Dyah Pitaloka mengatakan persoalan Garuda harus segera diselesaikan pemerintah. Selain karena dugaan penyalahgunaan wewenang pembelian pesawat oleh mantan Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar, Garuda kalah bersaing karena terbebani oleh airport tax di Terminal 3 yang lebih mahal.

“Mohon dukungan airport tax untuk disamakan karena saat ini Garuda tidak bisa bersaing,” ujarnya. Selain Garuda, Rieke meminta pemerintah memperhatikan Krakatau Steel yang sejak 2012 tidak memberikan dividen kepada negara meskipun tetap membayar pajak.

Ia khawatir saham mayoritas Krakatau Steel akan dikuasai investor dari Korea Selatan. Perum Bulog pun tidak lepas dari sorotan karena pada 2016 lalu mendapat penyertaan modal negara Rp2 triliun, tetapi hingga kini tidak menyetor dividen.

Bulog diduga mengalami kesalahan investasi karena mengakuisisi perusahaan gula PT Gendhis Multi Manis Rp77 miliar yang memiliki utang Rp884,5 miliar. Ia menduga PMN yang diberikan untuk membayar utang PT GMM.

Sumber: Media Indonesia