Meski Banyak kejanggalan dalam PSU TTS, Masyarakat Harus Tenang Menanti Putusan MK

berbagi di:
Obed Naitboho

Obed Naitboho

 
Megi Fobia

Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur harus tetap tenang menanti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil perhitungan suara ulang (PSU) Pilkada TTS yang sudah dilakukan KPU TTS dan suah diserahkan ke MK.

Permintaan tersebut disampaikan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati TTS, Obed Naitboho-Alexander Kase (paket Naitboho-Kase), kepada VN, Jumat (15/9).

Obed mengatakan masyarakat tidak akan beraksi jika pemimpinnya tenang. Ia mengimbau pendukungnya agar tetap tenang menanti keputusan MK.

Senada dengan Obed, Alex Kase meminta seluruh pendukung dan simpatisan serta tim paket Naitboho-Kase tidak terprovokasi dengan berbagai isu mengenai hasil PSU. Sebab, semua hasil PSU sudah diserahkan KPU TTS ke majelis hakim MK.

“Prosesnya sementara berjalan di Mahkamah Konstitusi. Seperti apa keputusannya kita tetap hormati. Masyarakat harus tetap tenang dan bersabar. Jangan terpengaruh dengan isu yang menyesatkan karena semuanya masih berproses di MK,” ujarnya.

Baik Obed maupun Alex Kase mengatakan keputusan MK bersifat final dan mengikat.

“Kita berharap kepada masyarakat agar tetap bersabar dan tenang sebab MK belum putuskan sengketa PHP di TTS,” ucap Obed.

Naitboho-Kase, lanjut dia, akan menghormati semua proses dan hasil akhir melalui putusan MK. Sebab ada bukti sehingga Pilkada TTS digugat ke MK dan MK sudah memerintahkan kepada KPU TTS untuk melakukan perhitungan suara ulang.
Banyak Kejanggalan
Menurut Obed, selama PSU ditemukan banyak kejanggalan. Ada kotak suara yang tidak memiliki format C1 KWK berhologram dan C1 KWK plano berhologram sehingga hasil perhitungan suara ditulis pada berbagai fasilitas yang ada seperti, kertas kardus, karton, folio bergaris, bahkan kertas kalender.

“Perintah MK untuk dilakukan PSU itu sudah dilaksanakan dan ada temuan kejanggalan ini dibuatkan dalam berita acara dan diserahkan lagi ke MK,” jelasnya.

Dia menambahkan melalui PSU kemarin, terbukti bahwa penyelenggara tidak mendistribusikan logistik secara lengkap ke TPS sehingga penyelenggara di tingkat bawah seperti PPK (Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan) dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) terpaksa menggunakan bahan apa saja untuk menulis hasil pemungutan suara.

Imbauan senada disampaikan Cabup Epy Tahun didampingi cawabupnya, Army Konay (paket Tahun-Konay). Menurut dia, sesuai hasil pleno KPU TTS, paket Tahun-Konay unggul dengan selisih lebih dari 737 suara. Namun, hasil tersebut digugat ke MK.

Dalam proses sidang di MK, Hakim Konstitusi memerintahkan KPU TTS membuka kembali semua kotak suara untuk dihitung ulang dengan mencocokkan data pada format C1 plano dan C1 KWK berhologram.
Karena itu, pihaknya mengimbau kepada semua pendukung dan masyarakat TTS untuk tetap tenang menanti putusan akhir dari MK. “Sidang penyampaian laporan para pihak yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 September di MK. Sekali lagi kami paket Tahun-Konay mengimbau masyarakat tetap tenang menunggu putusan MK,” ucap Epy.

Sementara itu Ketua KPPS TPS 1 Desa Lasi di Kecamatan Kuanfatu, Goner Bana mengatakan bahwa format C1 KWK di TPS ditandatangani oleh KPPS dan para saksi saat pemungutan dan perhitungan suara 27 Juni lalu. Namun, saat PSU dimana kota suara dari TPS tersebut dibuka, ternyata format tersebut tidak ditandatangani.

“Saya heran, kami tanda tangan setelah perhitungan di TPS, tapi saat PSU format itu tidak ada tanda tangan kami. Siapa yang ganti sebenarnya, karena kami tanda tangan bersama semua saksi di TPS,” pungkasnya. (mg-12/D-1)